Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta merta membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghentikan langkah politiknya. 

PKS menegaskan tetap akan memperjuangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran hingga ada kejelasan mengenai status orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, proses pengajuan HMP akan terus berjalan di DPR sampai kepastian mengenai kabar pengunduran diri Gibran terkonfirmasi.

"HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya Gibran mundur atau dimundurkan," kata Mardani lewat akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.

Sikap PKS ini muncul di tengah kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR RI berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, delapan fraksi di DPR RI telah resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI.

Delapan fraksi yang mengajukan usulan tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Berdasarkan data pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul Fraksi Demokrat sebanyak 19 orang, NasDem dan PKB masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.

Dengan demikian, total anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan HMP mencapai 120 orang.

Perkembangan ini membuat nasib politik Gibran berada dalam dua sorotan, yakni kepastian kabar pengunduran dirinya dan kelanjutan proses politik di DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat.