Kantor OJK cabang Surakarta, Jawa Tengah (Foto: RMOL/Reni Erina)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah krusial untuk memperketat pengawasan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, secara tegas meminta para pelaku industri fintech lending untuk tidak lagi sekadar berpuas diri dengan pengamanan sistem konvensional (cyber security). Industri kini didorong untuk naik kelas menuju penguatan daya tahan siber secara menyeluruh (cyber resilience).
"Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden," ungkap Agusman dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Pedoman baru yang dirilis OJK ini memuat lima pilar utama yang meliputi; tata kelola keamanan siber, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Guna memastikan efektivitasnya, pedoman tersebut turut dibekali instrumen penilaian mandiri (self-assessment). Instrumen ini dirancang agar setiap penyelenggara mampu mengukur tingkat maturitas keamanan, memetakan celah kerentanan, serta mengeksekusi perbaikan secara terukur. Implementasinya pun disesuaikan secara proporsional berdasarkan skala, kompleksitas, serta profil risiko masing-masing platform.
Lebih lanjut, Agusman mengingatkan bahwa pertahanan siber bukan sekadar tanggung jawab divisi teknologi semata. Aspek ini telah menjadi bagian integral dari tata kelola serta manajemen risiko perusahaan yang menuntut keterlibatan aktif dan komitmen penuh dari jajaran direksi, dewan komisaris, hingga seluruh lini pegawai.
Selain membentengi sektor digital dari ancaman siber, OJK juga menaruh perhatian besar pada tata kelola penagihan yang kerap menjadi sorotan publik. Melalui penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP), OJK menuntut standar profesionalisme yang lebih tinggi dari para pelaku usaha.
"Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika," tegas Agusman.
Melalui rangkaian inisiatif strategis ini, OJK berharap industri LPBBTI dapat terus mengokohkan tata kelola, manajemen risiko, serta ketahanan operasionalnya. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mengamankan data masyarakat, tetapi juga demi menciptakan ekosistem layanan keuangan digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
