Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq mengaku dimintai uang oleh Arif Sugiyanto hingga Rp100 miliar.

Fahd mengungkapkan, uang tersebut diminta Arif pada Agustus 2026. Meski awalnya menolak permintaan itu, Fahd mengaku akhirnya meminjamkan uang setelah Arif membawa nama salah satu petinggi yang tidak bersedia ia ungkap identitasnya.

"Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," kata Fahd usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.

Fahd menegaskan, uang tersebut merupakan dana talangan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga mengaku telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara yang menjeratnya.

"Saya sudah mengajukan saksi mahkota atau justice collaborator," tuturnya.

Fahd kemudian mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menyebut perkara yang kini menjeratnya merupakan pengulangan perkara lama, bukan perbuatan yang dilakukan berulang kali.

"Yang di kasus kedua, saya bukan melakukan perbuatan yang sama, bukan. Itu di kejadian yang sama, tapi dilakukan pada saat saya dikasih surat SP3 bahwa atas nama Fahd El Fouz bin A Rafiq tidak ada perkara lain. Jadi perkara yang lama, yang zaman itu, diulang jadi perkara kedua. Jadi bukan perbuatan yang diulang-ulang, bukan. Jadi saya sudah ada surat," ungkapnya.

Fahd bahkan secara terbuka menyebut KPK salah menangkap dirinya. Ia menyatakan akan membuktikan klaim tersebut dalam proses hukum.

"Waktu itu saya nggak mau ngelawan. Karena kalau saya salah, saya ngaku saya salah. Kali ini KPK salah tangkap," tegas Fahd.

Saat wartawan meminta kepastian apakah klaim salah tangkap itu bisa dibuktikan, Fahd menjawab akan membuktikannya di pengadilan maupun dalam proses penyidikan.

"Saya akan buktikan di pengadilan. Saya akan buktikan di semua penyidikan," pungkasnya.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.