Ilustrasi. (Foto: Betahita)
Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengapresiasi langkah Pemerintah mencabut dan mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, ia mempertanyakan temuan atas tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi pintu masuk untuk memeriksa tata kelola perizinan perkebunan secara menyeluruh.
“Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin perusahaan sudah memiliki izin usaha perkebunan, dan sudah mengoperasikan usaha, tetapi belum mempunyai HGU? Atas dasar hak apa mereka menguasai dan mengusahakan lahan tersebut? Jangan sampai negara baru mempersoalkan legalitas lahan setelah terjadi kebakaran,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
Mulyanto mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa kegiatan usaha perkebunan mensyaratkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, bukan salah satunya. Karena itu, tidak boleh untuk mengusahakan tanah tanpa memenuhi persyaratan hak atas tanah yang sah.
“Pemerintah harus menelusuri siapa yang menerbitkan IUP, kapan diterbitkan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jika perusahaan ternyata telah beroperasi tanpa memenuhi persyaratan pertanahan, maka persoalannya bukan hanya pada korporasi. Harus diperiksa pula kemungkinan kelalaian atau penyimpangan dalam proses perizinan dan pengawasan oleh pejabat yang berwenang,” tegas mantan Anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut.
Lebih lanjut, Mulyanto meminta agar pembatalan penerbitan HGU tidak menjadi akhir penanganan kasus. Pemerintah perlu mengevaluasi IUP, memeriksa tanggung jawab hukum korporasi, menelusuri pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner), serta memastikan pemulihan lingkungan. Terlebih lagi, sebagian perusahaan tersebut dilaporkan memiliki investor dari luar negeri.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kerja sama regional mengatasi karhutla dan pencemaran asap lintas batas.
Jangan sampai kita hanya sibuk mencabut atau membatalkan izin, tetapi membiarkan akar persoalannya tetap hidup. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Ini persoalan tata kelola lahan, kepatuhan korporasi, dan efektivitas pengawasan negara. Pemerintah harus berani membongkar persoalannya sampai ke akar-akarnya, termasuk tanggung jawab korporasi dan pejabat apabila ditemukan pelanggaran.
"Negara harus hadir sebelum hutan terbakar, bukan baru bertindak setelah hutan menjadi abu,” pungkas Mulyanto.
