Berita

Bupati Karel Murafer. (Foto: istimewa)

Politik

Tata Kelola Pemkab Maybrat Disoal, Gubernur dan Kemendagri Diminta Turun Tangan

MINGGU, 01 NOVEMBER 2026 | 14:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketidakjelasan mengenai kondisi kesehatan dan pelaksanaan tugas Bupati Maybrat, Karel Murafer, menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Situasi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan kepastian administratif dan hukum agar tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi, Bupati Karel Murafer tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama kurang lebih tiga pekan terakhir. 


Ahli Kebijakan Publik, Gema Putra, menilai bahwa persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan internal pejabat daerah, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan kepentingan publik dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. 

"Ketika seorang kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, pemerintah harus segera memastikan adanya kejelasan status administratif dan mekanisme pelaksanaan kewenangan. Pemerintahan tidak boleh berjalan dalam ketidakpastian karena yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat," kata Gema Putra, dalam keterangannya, Minggu 1 November 2026.

Menurut Gema, transparansi dalam persoalan ini bukan berarti membuka seluruh informasi medis pribadi seorang pejabat publik. Hal yang perlu dipastikan adalah status fungsional yang bersangkutan, apakah masih mampu menjalankan tugas atau sedang berhalangan sementara maupun tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Yang menjadi kepentingan publik bukanlah diagnosis penyakit seseorang. Masyarakat tidak perlu mengetahui seluruh riwayat medis kepala daerah. Namun, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai siapa yang secara sah menjalankan fungsi kepemimpinan dan memastikan pelayanan pemerintahan tetap berlangsung," ujar Gema.

Persoalan ketidakhadiran kepala daerah, kata Gema, harus diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan yang memiliki dasar hukum jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi salah satu landasan penting dalam mengatur tugas, kewenangan, serta hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

"Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah ketika berhalangan perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri," kata Gema.

Menurut Gema, Wakil Bupati memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus memperhatikan prosedur dan persyaratan administratif agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Jangan sampai Wakil Bupati berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk memastikan pelayanan publik dan pemerintahan berjalan. Di sisi lain, terdapat kebutuhan akan dasar administrasi yang sah untuk melaksanakan kewenangan kepala daerah. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya dan Kementerian Dalam Negeri harus hadir memberikan kepastian," kata Gema. 

Menurut Gema, Gubernur Papua Barat Daya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, koordinasi dan langkah verifikasi administratif perlu segera dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Gema Putra menilai bahwa Pemprov Papua Barat Daya perlu mengambil langkah aktif untuk memastikan kondisi dan status administratif kepala daerah melalui mekanisme verifikasi yang sah, termasuk meminta keterangan medis terbatas mengenai kemampuan menjalankan tugas dari pihak yang berwenang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya