Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Pemerintah Maroko menyambut keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). 

Dalam pernyataan Royal Office yang dirilis di Rabat, Jumat, 30 Oktober 2026, Maroko menyebut perkembangan tersebut sebagai momentum besar yang bertepatan dengan perayaan Unity Day atau Hari Persatuan, yang diproklamasikan Raja Mohammed VI sebagai simbol perubahan pendekatan dalam menangani persoalan Sahara.

"Ini merupakan perkembangan besar dan langkah signifikan menuju penutupan definitif masalah Sahara Maroko di PBB," demikian pernyataan Kantor Kerajaan, dikutip Minggu, 1 November 2026.

Maroko menilai tidak diperpanjangnya mandat MINURSO akan mengakhiri keberadaan misi tersebut di wilayah selatan kerajaan, termasuk personel, kendaraan, peralatan, hingga simbol-simbol misinya. 

Penghentian kehadiran MINURSO diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah Maroko juga menyebut keputusan itu menutup perjalanan misi PBB yang telah berlangsung selama 35 tahun.

Kerajaan menilai keberadaan MINURSO selama ini telah menjadi instrumen internasionalisasi sengketa regional terkait klaim Maroko atas wilayah Sahara.

Lebih jauh, Maroko berharap keputusan tersebut turut mengakhiri pembahasan rutin Dewan Keamanan PBB mengenai Sahara Barat, termasuk laporan berkala Sekretaris Jenderal PBB dan pengarahan utusan pribadinya. 

Pemerintah Maroko menilai proses politik PBB selama ini terhambat oleh sikap sejumlah pihak yang dinilai mempertahankan kebuntuan dan status quo.

Meski menyambut positif perkembangan tersebut, Maroko menegaskan tetap berkomitmen menjaga gencatan senjata dengan menghormati integritas teritorial, keamanan nasional, dan ketenteraman masyarakatnya. 

Upaya diplomatik yang digagas Raja Mohammed VI juga akan terus dilanjutkan di tingkat bilateral dan regional. Maroko mengklaim lebih dari dua pertiga negara anggota PBB, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan dan sejumlah kekuatan dunia, telah mendukung otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya kerangka penyelesaian sengketa tersebut.