Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Publika

Gajah, Garuda dan Burung Ababil

Refleksi Surat Al-Fil dalam Konstelasi Politik PSI dan Gerindra
MINGGU, 01 NOVEMBER 2026 | 03:13 WIB

SEJARAH sering kali menghadirkan pelajaran yang melampaui batas ruang dan waktu. Salah satunya adalah kisah penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abrahah. Peristiwa monumental yang diabadikan dalam Surah Al-Fil tersebut menyimpan pesan tentang kekuasaan, keangkuhan, keterbatasan kekuatan manusia, serta kehendak Allah SWT yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan sebesar apa pun.

Menariknya, dalam konstelasi politik Indonesia hari ini, kita menemukan dua simbol yang dapat menjadi bahan refleksi: gajah sebagai lambang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Garuda sebagai lambang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kedua simbol tersebut membuka ruang perenungan politik. Apakah gajah akan tumbuh menjadi kekuatan besar yang menentukan arah politik nasional? Ataukah Garuda mampu memainkan peran sebagaimana burung Ababil dalam kisah Al-Fil, yakni menjadi simbol kekuatan yang mampu menggagalkan ambisi kekuasaan yang melampaui batas?


Pertanyaan tersebut tentu bukan untuk menyamakan partai politik dengan tokoh dalam kisah suci, melainkan untuk mengajak kita memahami pesan moral bahwa kekuasaan tidak boleh berubah menjadi kesombongan.

Ketika Pasukan Gajah Merasa Tak Terkalahkan

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Fil: Alam tara kaifa fa‘ala rabbuka bi ash-habil-fil. Artinya: “Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?” (QS. Al-Fil: 1).

Dalam kisah tersebut, Abrahah datang membawa kekuatan militer untuk menghancurkan Ka'bah. Ia mengandalkan pasukan besar dan gajah sebagai instrumen kekuatan yang dianggap mampu menaklukkan segala rintangan.

Namun, kekuatan tersebut tidak mampu mewujudkan ambisinya. Allah SWT mengirimkan kawanan burung yang membawa batu dari tanah yang terbakar, sehingga pasukan itu dihancurkan.

Pesan yang dapat kita renungkan adalah bahwa besarnya kekuatan tidak menjamin kemenangan, terlebih apabila kekuatan tersebut digunakan untuk melampaui batas.

Dalam politik modern, kekuatan tidak lagi hanya diukur melalui jumlah pasukan. Kekuasaan dapat bertumpu pada jaringan elite, dukungan finansial, pengaruh media, popularitas tokoh, hingga kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.

Akan tetapi, sejarah politik juga memperlihatkan bahwa kekuatan besar dapat kehilangan legitimasi ketika menjauh dari aspirasi rakyat.

Gajah PSI dan Ambisi Menjadi Kekuatan Politik Besar

Perubahan lambang PSI dari bunga mawar menjadi gajah pada Juli 2025 merupakan momentum penting dalam pembentukan identitas politik partai tersebut.

Gajah dimaknai oleh pimpinan PSI sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.

Dalam perspektif politik, pilihan simbol ini menarik. PSI ingin membangun citra sebagai kekuatan politik yang lebih besar, lebih solid, dan mampu bersaing dalam perebutan dukungan masyarakat.

Namun, membesarnya ambisi politik harus disertai dengan pertumbuhan kedewasaan demokrasi.

Partai yang bercita-cita menjadi besar tentu memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan gagasan dan memenangkan pemilu. Persoalannya bukan terletak pada seberapa besar sebuah partai ingin tumbuh, melainkan bagaimana kekuatan tersebut dibangun dan digunakan.

Apakah melalui kerja nyata untuk rakyat? Apakah melalui penguatan kaderisasi dan demokrasi internal? Ataukah melalui ketergantungan pada figur berpengaruh dan jaringan kekuasaan?

Pertanyaan ini penting diajukan kepada PSI, tetapi sesungguhnya juga berlaku bagi seluruh partai politik Indonesia.

Jangan sampai gajah yang dimaksudkan sebagai lambang kebijaksanaan justru berubah menjadi metafora kekuasaan yang terlalu percaya diri terhadap kebesarannya sendiri.

Garuda Gerindra: Mampukah Menjadi Ababil dalam Politik?

Di sisi lain, Partai Gerindra menggunakan kepala Garuda sebagai lambang perjuangan politiknya.

Garuda merupakan simbol yang kuat dalam tradisi kebangsaan Indonesia. Ia mencerminkan keberanian, ketegasan, kedaulatan, dan cita-cita kemakmuran.

Gerindra memiliki posisi penting karena Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, memegang mandat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kondisi ini menempatkan Gerindra dalam tanggung jawab politik yang besar, bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi dan kepentingan rakyat.

Lantas, mungkinkah Garuda memainkan peran seperti burung Ababil?

Secara harfiah tentu tidak. Garuda dalam lambang partai tidak sama dengan burung Ababil dalam Al-Qur’an. Tidak ada dasar untuk menganggap suatu partai sebagai kekuatan yang memperoleh mandat ilahi untuk menghancurkan partai lainnya.

Namun, secara filosofis, kisah Ababil dapat menjadi inspirasi tentang bagaimana kekuatan yang terlihat kecil atau sederhana mampu menggagalkan dominasi kekuasaan yang tidak terkendali.

Jika Garuda hendak mengambil pelajaran dari Ababil, perannya bukan menghancurkan lawan politik, melainkan menjaga agar kekuasaan tidak berkembang menjadi kesewenang-wenangan.

Gerindra dapat menunjukkan ketegasan dengan menjaga integritas pemerintahan, menolak penyalahgunaan kewenangan, melindungi kepentingan rakyat, serta memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara adil.

Garuda tidak perlu menjadi Ababil untuk menghancurkan gajah. Garuda justru harus menjadi penjaga agar setiap kekuatan politik, sebesar apa pun, tetap tunduk pada konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Pertarungan Gajah dan Garuda: Persaingan atau Perebutan Pengaruh?

Dalam politik, hubungan antarkekuatan tidak selalu hitam dan putih. Partai yang hari ini bekerja sama dapat menjadi pesaing dalam pemilu berikutnya. Sebaliknya, partai yang berkompetisi dapat menemukan kepentingan bersama dalam mendukung kebijakan tertentu.

Karena itu, hubungan PSI dan Gerindra tidak tepat disederhanakan sebagai permusuhan terbuka. Keduanya dapat memiliki ruang kerja sama sekaligus potensi persaingan dalam memperluas basis dukungan, merekrut kader, dan membangun pengaruh politik.

Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana jika dua kekuatan politik dengan simbol gajah dan Garuda pada akhirnya berhadapan dalam perebutan pengaruh nasional?

Apakah kekuatan akan ditentukan oleh besarnya jaringan elite? Oleh kedekatan dengan figur kekuasaan? Ataukah oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan rakyat?

Bagi masyarakat, persaingan politik semestinya menghasilkan manfaat. Bukan sekadar pertarungan simbol, perebutan jabatan, atau pembentukan koalisi yang menguntungkan elite.

Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, upah layak, pendidikan terjangkau, pelayanan kesehatan yang manusiawi, serta perlindungan dari ketidakadilan ekonomi.

Apabila partai politik hanya sibuk memperbesar kekuasaan tanpa menjawab persoalan tersebut, baik gajah maupun Garuda dapat kehilangan makna di hadapan rakyat.

Pelajaran dari Ababil: Jangan Meremehkan Kekuatan Rakyat

Dalam Surah Al-Fil, kehancuran pasukan Abrahah memperlihatkan bahwa kekuatan yang dianggap luar biasa tetap memiliki keterbatasan.

Dalam kehidupan demokrasi, pelajaran tersebut dapat direnungkan melalui peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Suara seorang buruh, petani, nelayan, guru honorer, mahasiswa, ataupun pedagang kecil mungkin terlihat sederhana apabila dibandingkan dengan kekuatan elite politik.

Namun, jutaan suara rakyat yang bersatu memiliki kemampuan menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme demokrasi.

Dalam pengertian metaforis, kekuatan rakyat dapat mengingatkan kita pada pelajaran dari Ababil: sesuatu yang dipandang kecil tidak boleh diremehkan.

Tetapi kekuatan rakyat harus diwujudkan melalui jalan konstitusional, partisipasi politik, kebebasan berpendapat, pengawasan publik, dan pemilihan umum yang jujur serta adil.

Tidak ada partai yang berhak mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pembela rakyat. Legitimasi harus dibuktikan melalui tindakan dan kebijakan.

Prabowo dan Ujian Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menghadapi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintahan, kepentingan partai, dan kepentingan bangsa.

Dalam konteks pertumbuhan PSI dan persaingan antarpartai, kepemimpinan nasional perlu memastikan bahwa seluruh kekuatan politik mendapatkan ruang kompetisi yang adil.

Kedekatan politik tidak semestinya menjadi dasar pemberian keistimewaan, sebagaimana perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan perlakuan diskriminatif. Presiden harus berdiri sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia.

Di sinilah Garuda menghadapi ujian sesungguhnya. Bukan apakah ia mampu mengalahkan gajah, melainkan apakah ia mampu menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, termasuk oleh kelompok yang berada di sekitar pusat kekuasaan.

Kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya mengalahkan lawan, tetapi juga dari keberaniannya membatasi kekuasaan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya.

Jangan Sampai Politik Indonesia Mengulangi Kesombongan Abrahah

Kisah Abrahah semestinya menjadi peringatan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Kekuasaan tidak bersifat abadi. Popularitas dapat berubah. Koalisi dapat bergeser. Dukungan publik dapat menguat ataupun melemah.

Dalam sejarah demokrasi, kekuatan politik yang terlihat dominan pada suatu masa tidak selalu mampu mempertahankan pengaruhnya pada masa berikutnya.

Karena itu, tidak ada alasan bagi partai politik untuk merasa paling kuat, paling berhak memimpin, atau paling menentukan masa depan bangsa.

PSI dengan simbol gajah memiliki hak untuk tumbuh menjadi partai besar. Gerindra dengan simbol Garuda juga memiliki hak untuk mempertahankan dukungan masyarakat.

Namun, keduanya memikul kewajiban yang sama: menghormati demokrasi, menjaga etika politik, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Persaingan politik seharusnya menjadi pertarungan gagasan dan prestasi, bukan perlombaan menunjukkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Penutup: Ababil Sesungguhnya Adalah Peringatan Moral

Kisah Surah Al-Fil tidak mengajarkan bahwa setiap gajah pasti salah, ataupun setiap burung pasti benar.

Yang menjadi persoalan dalam kisah tersebut adalah ambisi penghancuran Kakbah oleh Abrahah, bukan keberadaan gajah sebagai makhluk ciptaan Allah.

Demikian pula dalam politik Indonesia. Lambang tidak menentukan benar atau salahnya sebuah partai. Perilaku, kebijakan, dan tanggung jawab terhadap rakyatlah yang menjadi ukuran.

Jika PSI ingin menjadikan gajah sebagai simbol kebijaksanaan, maka kebijaksanaan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan politik yang nyata.

Jika Gerindra ingin menjadikan Garuda sebagai simbol keberanian dan ketegasan, maka keberanian tersebut harus dibuktikan melalui keberpihakan pada keadilan dan kepentingan bangsa.

Dan jika kita hendak mengambil inspirasi dari burung Ababil, maka pesan terpentingnya bukanlah keinginan untuk menghancurkan lawan politik, melainkan kesadaran bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang mutlak.

Gajah boleh besar, Garuda boleh perkasa, tetapi keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, pertarungan politik Indonesia tidak seharusnya berakhir dengan pertanyaan siapa yang berhasil menghancurkan siapa.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mampu menjaga amanah, membela rakyat kecil, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh bangsa?

Sebab kekuasaan yang kehilangan keadilan, sebesar apa pun kekuatannya, pada akhirnya akan menghadapi ujian sejarah. Dan sejarah selalu mengingatkan: jangan pernah menyombongkan kekuasaan, karena kekuatan yang terlihat besar belum tentu mampu bertahan selamanya.

Nu’man Fauzi
Aktivis Gerakan Buruh, Alumni HMI


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya