Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syariat Islam di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). (Foto: Kemenkop)
Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono bersama Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva membuka secara resmi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 yang berlangsung hingga 20 Oktober 2026.
Kongres kali ini mengusung tema ‘Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati,’ dengan arah kebijakan menyasar lima pilar utama penguatan ekonomi umat. Yakni, Ekonomi Syariah, Koperasi, Zakat dan Wakaf, Ekologi dan Keberlanjutan, serta Kewirausahaan Umat.
“Rangkaian kegiatan kongres akan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, melainkan juga berkontribusi bagi kepentingan bangsa, negara, serta umat secara global. Selain di dalam negeri, perjuangan ini juga tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina,” kata Ferry Juliantono dalam acara Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu, 18 Oktober 2026.
Hadir dalam kongres tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden SI Hamdan Zoelva, Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Surabaya Emil Elestianto Dardak, Wakil Menkop Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.
Ferry mengapresiasi antusiasme di kongres ini. puluhan ribu orang memadati acara pembukaan. Ini membuktikan SI siap kembali menjadi kekuatan besar.
“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” tegasnya.
Ferry menjelaskan, wujud nyata pelaksanaan pilar tersebut. Di bidang koperasi, SI mendorong berdirinya koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Pada pilar zakat dan wakaf, fokus diarahkan pada pengelolaan yang lebih produktif agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara di bidang ekonomi syariah, selain meningkatkan literasi, SI berupaya memperluas inklusi keuangan syariah serta mencetak sebanyak mungkin pengusaha muslim dengan akses permodalan yang memadai, sehingga mampu memiliki andil besar dalam perekonomian nasional.
“Potensi yang dimiliki sangat besar, mengingat jumlah umat muslim di Indonesia serta sejarah panjang perjuangan SI,” katanya.
Bermula dari Syarikat Dagang Islam, organisasi ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi sekaligus pergerakan kebangsaan yang mengakar di seluruh negeri.
"Sejarah panjang ini menjadi modal untuk membuktikan bahwa dakwah ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata mewujudkan kemandirian umat," tegasnya.
Sementara itu, Presiden SI Hamdan Zoelva menyampaikan, Surabaya dipilih sebagai lokasi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan pendiri bangsa. Surabaya juga menjadi saksi Kongres Pertama SI pada Januari 1913 yang dihadiri tak kurang dari 15.000 orang.
Sejak kongres pertama, SI telah mewujudkan gagasan tersebut melalui pendirian Koperasi Setia Usaha, koperasi pertama di Indonesia, serta Asuransi Bumi Putra 1912. Keduanya menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi umat dibangun berbasis kebersamaan, kepedulian sosial, dan kemandirian.
"Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini," tegasnya.
Hamdan menegaskan, landasan perjuangan SI adalah Sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan yang bersumber dari ajaran agama. Agama dan kebangsaan tidak dipisahkan, nilai agama menjadi sumber moralitas sekaligus arah kebijakan negara, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita perjuangan SI serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu mengembalikan kedaulatan pangan dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Selaras dengan semangat SI berpihak kepada yang lemah, kata Zulhas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi instrumen penting agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat di akar rumput.
“Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai,” ucapnya.
