Komisi XI DPR Minta Pemerintah Tekan Defisit APBN, Jangan Bebani UMKM

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK menyoroti realisasi defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per September 2026. Ia mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan defisit menjelang akhir tahun anggaran.

“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” ujar Amin kepada wartawan, dikutip Senin, 12 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara melalui strategi yang kreatif dan tepat sasaran, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha.

Amin menilai ekstensifikasi pajak tetap diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus menyasar potensi penerimaan yang belum tergarap optimal, bukan justru menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ekstensifikasi pajak tetap penting, tetapi harus ada kreativitas. Jangan sampai yang dikejar justru pengusaha kecil dan UMKM yang memang masih perlu perlindungan,” tegas Legislator PKS ini.

Selain penerimaan, Amin meminta pemerintah mengawasi belanja negara secara ketat untuk mencegah inefisiensi. Pengendalian pengeluaran dinilai penting agar kebutuhan belanja tetap terpenuhi tanpa mengabaikan target defisit.

Ia juga meminta pemerintah mencermati perbedaan antara asumsi defisit dalam APBN dan proyeksi pemerintah, sehingga realisasi anggaran tetap terkendali sesuai perencanaan.

“Kami berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil,” pungkasnya.