Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK (Foto: Dok. RMOL)

Politik

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Tekan Defisit APBN, Jangan Bebani UMKM

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 09:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK menyoroti realisasi defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per September 2026. Ia mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan defisit menjelang akhir tahun anggaran.

“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” ujar Amin kepada wartawan, dikutip Senin, 12 Oktober 2026.


Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara melalui strategi yang kreatif dan tepat sasaran, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha.

Amin menilai ekstensifikasi pajak tetap diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus menyasar potensi penerimaan yang belum tergarap optimal, bukan justru menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ekstensifikasi pajak tetap penting, tetapi harus ada kreativitas. Jangan sampai yang dikejar justru pengusaha kecil dan UMKM yang memang masih perlu perlindungan,” tegas Legislator PKS ini.

Selain penerimaan, Amin meminta pemerintah mengawasi belanja negara secara ketat untuk mencegah inefisiensi. Pengendalian pengeluaran dinilai penting agar kebutuhan belanja tetap terpenuhi tanpa mengabaikan target defisit.

Ia juga meminta pemerintah mencermati perbedaan antara asumsi defisit dalam APBN dan proyeksi pemerintah, sehingga realisasi anggaran tetap terkendali sesuai perencanaan.

“Kami berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya