Berita

Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH. (Foto: istimewa)

Politik

Putusan PHPU MK Ibarat Pisau Bermata Dua

MINGGU, 11 OKTOBER 2026 | 21:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHPU No. 1/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Denny Indrayana.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi catatan kelam dunia hukum modern karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

Ia merujuk pemikiran John Rawls dalam buku A Theory of Justice (1971), yang menekankan keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness).


C Suhadi menyoroti penerbitan Peraturan MK No. 1 Tahun 2026, sementara Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur tenggang waktu pengajuan PHPU selama 3 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilu.

“Ketentuan 3 X 24 bukan kalimat tafsir seperti tebak-tebak manggis yang dapat dimaknai lain,” tulis C Suhadi, Minggu, 11 Oktober 2026.

Ia mempertanyakan keputusan MK yang melanjutkan pemeriksaan hingga memeriksa saksi dan alat bukti, tetapi pada akhirnya mengabulkan eksepsi termohon yang menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing.

Menurutnya, persoalan kedudukan hukum pemohon semestinya diselesaikan sejak awal melalui mekanisme dismissal atau putusan sela, bukan setelah pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

“Mahkamah seperti pisau bermata dua. Pertama Denny Indrayana sebagai Para Pemohon dan mempunyai Legal Standing, namun kedudukan Legal Standing dimentahkan dalam putusannya bahwa, Deny bukan pihak dan tidak punya legal standing,” tulisnya.

C Suhadi menilai, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan para pihak selama persidangan serta kepastian hukum atas pemeriksaan saksi dan alat bukti yang telah dilakukan.

“Legal Standing diputus diawal pemeriksaaan, bukan diakhir putusan,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan bagaimana MK dapat memeriksa pokok perkara apabila pada akhirnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

“Mahkamah sebagai apa hingga dapat memeriksa pokok perkara sedangkan para Pemohon dan Termohon tidak punya kedudukan hukum,” pungkasnya.

Persoalan ini menjadi catatan penting bagi MK dalam menjaga konsistensi penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, kepastian hukum harus ditegakkan sejak awal pemeriksaan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan para pihak maupun proses persidangan yang telah berlangsung.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya