Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Dugaan skandal politik uang (money politics) masif senilai Rp400 miliar hingga pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto membanyangi gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.

Dugaan bancakan ini diungkap tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur dalam risalah kritis bertajuk “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”.

Gus Lilur menyebut proses pemenangan calon Rais 'Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU diwarnai taktik intimidasi psikologis serta manipulasi narasi "salam dari Istana" yang dimainkan sejumlah oknum politisi.

"Saya meyakini Presiden RI sama sekali tidak terlibat, tidak mengintervensi, dan tidak mengetahui manuver tersebut. Budaya tawadhu kiai kampung disalahgunakan oleh para oknum ini demi mengondisikan suara," tegas Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu, 27 September 2026.

Dalam risalahnya, Gus Lilur menyebut dugaan transaksi suara terjadi secara terstruktur melalui beberapa modus operandi, mulai dari DP (down payment) sebesar Rp50 juta per utusan PCNU/PWNU di hotel  bintang lima, hingga kupon penukaran uang tunai di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Kemudian, mobilisasi dua unit Toyota Land Cruiser yang diangkut menggunakan truk towing dari Jakarta ke Jombang. Kendaraan tersebut diduga membawa logistik tunai hingga Rp480 miliar guna menghindari pemeriksaan tol.

Gus Lilur dalam risalahnya juga menyebut enam dari sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diduga didatangi dan diserahkan tas berisi masing-masing 200 ribu Dolar AS oleh oknum intelijen atas koordinasi oknum politisi.

Berdasarkan data yang ia kantongi, Gus Lilur meminta KPK melakukan uji digital forensik terhadap ponsel para aktor yang terlibat, melacak aliran dana Rp401 miliar, serta meminta presiden mencopot anak buahnya di kabinet yang terbukti terlibat.

"Kepada para kiai sepuh anggota AHWA dan pimpinan PWNU/PCNU, jika menyimpan uang dari proses Muktamar Tambakberas, segeralah kembalikan ke penyidik KPK! Jangan biarkan warisan suci para pendiri NU ternoda oleh harta haram," pungkas Khalilur.