Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Pemerintah diingatkan agar tidak terus-menerus memberikan tekanan kepada kelas menengah. Sebab kelas menengah merupakan kelompok yang saat ini masih memiliki kemampuan untuk berbelanja.

Dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Ramli mengatakan kalau tekanan terhadap kelas menengah salah satunya datang dari berbagai beban yang berkaitan dengan pajak dan kenaikan biaya hidup. 

“Jadi kelas menengah ini dia enggak bisa ditekan terus. Dia enggak bisa ditekan terus dari pajak. Kan sempat ngomong misalnya mau pajakin makanan dan minuman, minuman manis gitu kan. Jadi ada saja lah pokoknya,” ujarnya, dikutip Rabu, 23 September 2026.

Dipo menilai kebijakan terhadap kelas menengah seharusnya tidak semata-mata dilihat dari sisi penerimaan negara. Sebab, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dan kelas menengah termasuk kelompok yang aktif membelanjakan pendapatannya.

“Jadi buat membetulkan Indonesia, gimana si kelas menengah ini yang harus digenjot. Kalau dia digenjot ada namanya efek pengganda, multiplier effect. Jadi dengan dia belanja, misalnya dia belanja baju, yang bikin baju jadi hidup. Yang bikin baju hidup, dia jadi beli bahan baku. Jadi ada banyak efeknya,” kata Dipo.

Menurut dia, efek pengganda tersebut penting karena uang yang dibelanjakan masyarakat akan berputar dan memberikan pemasukan kepada pelaku usaha lain. Dalam konteks itu, Dipo menilai pemerintah dapat mempertimbangkan stimulus yang langsung mendorong daya beli masyarakat.

“Nah, jadi solusi apa sih buat Indonesia? Menurut saya sih paling gampang ya, kalau mau, kasih cash saja langsung. Biar mereka belanja,” ujarnya.

Dalam perbincangan tersebut, Hendri Satrio juga menyinggung bahwa kelas menengah tidak hanya berasal dari kalangan pekerja swasta, tetapi juga aparatur sipil negara atau ASN. 

Menurutnya, tekanan yang dialami kelompok tersebut dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari berpotensi semakin mempersempit ruang konsumsi mereka.

“Kelas menengah itu kebanyakan kan ASN. Jadi jangan cuma disangka pegawai swasta doang, itu ASN-ASN juga kelas menengah. Jadi kalau mereka ditekan di kantor, ditekan juga di kehidupan nih, lama-lama bisa pecah,” ujar Hensa, sapaan akrabnya.

Dipo kemudian mengingatkan bahwa tekanan yang terus berlangsung terhadap kelas menengah dapat berdampak lebih luas kepada kelompok masyarakat di bawahnya.

Karena itu, Dipo menilai menjaga daya beli kelas menengah menjadi penting karena kelompok tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi, perputaran usaha, serta kondisi kelompok masyarakat lain. 

“Saya khawatir bila ekonomi begini terus, tekanan kepada kelas menengah tidak berhenti. Dan tentunya kalau tekanan kelas menengah tidak berhenti, tekanan itu juga akan langsung masuk ke kelas bawahnya,” kata Dipo.

Ia menekankan bahwa persoalan kelas menengah bukan hanya menyangkut kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi secara lebih luas.

“Kalau itu (tekanan terhadap kelas menengah dan bawah) terjadi, budaya amuk yang sudah lama tidur itu bisa saja bangkit. Dan kalau sudah bangkit, pemerintah pasti akan lebih repot ngurusin negara ini,” pungkas Dipo.