Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai semakin menguat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr Teguh Santosa mengatakan, penguatan sikap tersebut kembali terlihat dari seruan Prabowo saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Prabowo secara terbuka meneriakkan "Free Palestine".
Langkah tegas pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai komoditas berita atau pembicaraan diplomatik semata.
"Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat," kata Teguh dikutip dalam diskusi di
RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.
Menurut Teguh, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sikap yang baru muncul. Komitmen tersebut telah berlangsung sejak lama dan melekat dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Ia mencontohkan sikap Presiden Soeharto pada awal 1990-an ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menghadapi persoalan keuangan dan sejumlah kantor diplomatiknya terancam ditutup.
Soeharto ketika itu meminta agar Kedutaan Besar Palestina di Jakarta tetap beroperasi dan memberikan dukungan sehingga aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia dapat terus berjalan.
Kini dukungan tersebut juga diwujudkan melalui sektor pendidikan. Lebih dari 100 anak muda Palestina disebut sedang menempuh pendidikan di Indonesia, mayoritas di Universitas Pertahanan dan sebagian lainnya di sejumlah perguruan tinggi.
Dalam konteks geopolitik, dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta ini melihat pemerintah Indonesia di bawah Prabowo semakin aktif menggunakan jalur diplomasi multilateral untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Ia juga menyoroti perubahan sikap sejumlah negara Barat, khususnya Inggris dan Prancis, yang mulai mendukung solusi dua negara.
"Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka," ujar Teguh.
Menurut dia, Indonesia perlu terus memanfaatkan forum internasional sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian konflik sekaligus memperkuat posisi diplomatik nasional.
Salah satu instrumen yang turut menjadi perhatian adalah
Board of Peace. Teguh menjelaskan, mekanisme tersebut kini memiliki landasan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan kerangka
Comprehensive Plan untuk mengakhiri konflik Gaza.
Resolusi DK PBB 2803 antara lain menyambut pembentukan
Board of Peace sebagai badan transisi internasional untuk mengoordinasikan pemerintahan dan pembangunan kembali Gaza. Resolusi tersebut juga memuat rencana pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik di Gaza.
"
Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump," tegas Teguh.
Pernyataan tersebut merujuk pada status hukum internasional
Board of Peace setelah mendapat pengesahan melalui resolusi DK PBB, meski badan tersebut merupakan bagian dari
Comprehensive Plan yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Trump ditetapkan sebagai ketuanya.
Bagi Teguh, keterlibatan Indonesia dalam diplomasi Palestina tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan historis dan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Diplomasi juga harus memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Indonesia, menurutnya, perlu memanfaatkan meningkatnya kepercayaan internasional untuk membuka akses pasar baru bagi produk nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Selama ini Indonesia dikenal sebagai
honest broker dalam berbagai upaya perdamaian internasional. Namun, Teguh menilai peran tersebut perlu dikembangkan agar diplomasi Indonesia tidak berhenti pada fungsi sebagai mediator.
"Indonesia tidak cukup hanya menjadi mediator yang mendamaikan lalu pergi. Kepercayaan yang kita bangun harus bisa dikonversi menjadi kepentingan nasional," ujar Teguh.
Intensitas diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kembali pengaruh dan posisi tawar di panggung global.
Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia.
"Kalau diplomasi kita semakin aktif, maka harus ada manfaat balik untuk kepentingan nasional, terutama membuka pasar bagi produk Indonesia dan memperkuat industri dalam negeri," tutupnya.
