Berita

Representative Image (Foto: X)

Global

AS Siapkan Sanksi Menyeluruh terhadap ICC, Operasional Terancam Terganggu

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 11:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah menyiapkan sanksi menyeluruh terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pengenaan sanksi tersebut berpotensi mengganggu keuangan hingga operasional sehari-hari lembaga peradilan yang berbasis di Den Haag, Belanda tersebut.

Mengutip laporan The Wall Street Journal, Senin, 20 September 2026, sanksi itu akan melarang sebagian besar transaksi dengan ICC setelah masa tenggang selama enam hingga tujuh bulan. 


Reuters juga melaporkan bahwa pemerintahan Trump berencana mengumumkan sanksi tersebut dalam waktu dekat, mengutip dua sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Jika diberlakukan, warga negara dan perusahaan AS pada umumnya dilarang menyediakan dana, barang, maupun layanan kepada ICC tanpa lisensi dari Departemen Keuangan AS. 

Langkah tersebut dinilai menjadi eskalasi baru karena sanksi tidak lagi hanya menyasar individu hakim dan jaksa, tetapi lembaga ICC secara keseluruhan.

Presiden ICC dan panitera pengadilan sebelumnya memperingatkan bahwa sanksi terhadap institusi dapat mengganggu kemampuan ICC untuk membeli layanan teknologi informasi dan asuransi, merekrut penyelidik, serta melakukan pembayaran rutin, termasuk gaji bagi pegawai berkewarganegaraan AS.

ICC dibentuk pada 2002 untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika otoritas nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukan proses hukum. 

Namun, AS tidak pernah menjadi anggota ICC dan pemerintahan Trump menilai pengadilan tersebut telah melampaui kewenangannya dengan menangani pejabat dari negara yang bukan anggota.

Hubungan Washington dan ICC semakin memburuk setelah pengadilan tersebut menerbitkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel, seperti AS, bukan negara anggota ICC dan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari selusin hakim dan jaksa ICC melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Februari 2025. 

Pada Agustus lalu, Presiden ICC Tomoko Akane dan jaksa senior Abdoulaye Seye juga masuk daftar sanksi, dengan pembatasan terhadap keduanya mulai berlaku pada 17 September 2026.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya