Seruan Prabowo Pertegas Sikap Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina

Seruan “Free Palestine” yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak meninggalkan perjuangan Palestina menuju kemerdekaan.

Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit mengatakan momentum tersebut dinilai tepat karena Prabowo menyampaikan seruan di depan para ulama dan kiai Gontor serta sejumlah duta besar negara sahabat, termasuk Yaman, Suriah, dan Palestina. 

"Seruan Free Palestine oleh Prabowo menimbulkan efek dramatik dan “menyetrum” psikologi kolektif berbagai komunitas Muslim. Apalagi Pesantren Gontor memang unik. Secara tradisi keislaman tetap tradisional berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dalam pendidikan berorientasi modern,” ungkap Hendrajit kepada RMOL, dikutip Senin, 21 September 2026.

Menurut Hendrajit, seruan tersebut sekaligus memupus prasangka dari sebagian kalangan yang menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat memperlunak kebijakan luar negeri RI dalam mendukung Palestina. 

Sikap pemerintahan Prabowo disebut masih sejalan dengan komitmen para presiden Indonesia sebelumnya terhadap kemerdekaan Palestina.

“Menurut saya merupakan langkah cerdas. Kalau soal sikap dasar politik luar negeri RI, seruan Free Palestine itu malah membuktikan bahwa Prabowo sejatinya tidak meninggalkan perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka,” kata dia.

Terkait realisasi janji Indonesia untuk mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke Gaza dan menampung pengungsi Palestina, Hendrajit menilai perlu mempertimbangkan dinamika kawasan Timur Tengah yang terus berubah. 

Dia menyoroti perkembangan konflik AS-Israel dengan Iran, proses negosiasi yang rumit, serta persoalan blokade maritim di Selat Hormuz yang menurutnya turut memengaruhi perhatian negara-negara kawasan terhadap isu Palestina.

Di sisi lain, rencana Presiden Prabowo menampung pengungsi Palestina juga memicu pro dan kontra di dalam negeri. 

Hendrajit mengingatkan, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

"Misalnya apakah kesediaan menampung pengungsi warga Palestina pada perkembangannya nanti bukannya malah menciptakan instabilitas politik dan keamanan nasional bagi negeri kita," pungkasnya.