Berita

Ilustrasi

Editorial

Target Desember, Yakin RUU Perampasan Aset Selesai?

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 10:05 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

TERLALU lama. Seperti itu cerminan dari pembahasan satu rencana aturan hukum yang diberi nama Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset telah dibahas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Tepatnya, diusulkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama para pakar hukum sejak tahun 2008.


Karena satu rencana itu, DPR dan Pemerintah dipandang lambat dan tak serius. Tak lain karena butuh 18 tahun setidaknya untuk lebih serius melakukan pembahasan.

Rancangan tersebut, bagi sebagian publik, menjadi satu hal penting dalam langkah nyata mengentaskan masalah kasus-kasus korupsi.

Tidak sedikit aset hasil kejahatan rasuah tersimpan oleh pelaku dengan atas nama orang lain.

Dengan aturan itu, harapan publik tidak lain semua harta hasil rasuah bisa disita negara sebagai pengganti kerugian.

Dengan aturan itu, nantinya penegak hukum tak perlu lagi menunggu putusan pengadilan untuk menyita setiap aset yang dicurigai diperoleh dari hasil korupsi.

Tak sekadar korupsi, RUU Perampasan Aset juga bakal menyasar 13 kejahatan lain. Mulai Narkotika, terorisme hingga masalah perdagangan orang.

Secercah harapan muncul, saat DPR menunjukkan sikap sangat serius untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pasang badan. Dia tegas mengatakan Pimpinan DPR bakal mundur jika RUU Perampasan Aset tak selesai di tanggal 15 Desember 2026.

Dasco tegas meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Harapan publik seperti mendapat angin segar akan kepastian RUU Perampasan Aset bakal selesai.

Di tengah optimisme dan rekam jejak 18 tahun pembahasan RUU Perampasan Aset, tetap muncul pertanyaan.

Benarkah 15 Desember 2026 menjadi akhir perjalanan panjang satu aturan yang bernama RUU Perampasan Aset?

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya