Target Desember, Yakin RUU Perampasan Aset Selesai?

TERLALU lama. Seperti itu cerminan dari pembahasan satu rencana aturan hukum yang diberi nama Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset telah dibahas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Tepatnya, diusulkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama para pakar hukum sejak tahun 2008.

Karena satu rencana itu, DPR dan Pemerintah dipandang lambat dan tak serius. Tak lain karena butuh 18 tahun setidaknya untuk lebih serius melakukan pembahasan.

Rancangan tersebut, bagi sebagian publik, menjadi satu hal penting dalam langkah nyata mengentaskan masalah kasus-kasus korupsi.

Tidak sedikit aset hasil kejahatan rasuah tersimpan oleh pelaku dengan atas nama orang lain.

Dengan aturan itu, harapan publik tidak lain semua harta hasil rasuah bisa disita negara sebagai pengganti kerugian.

Dengan aturan itu, nantinya penegak hukum tak perlu lagi menunggu putusan pengadilan untuk menyita setiap aset yang dicurigai diperoleh dari hasil korupsi.

Tak sekadar korupsi, RUU Perampasan Aset juga bakal menyasar 13 kejahatan lain. Mulai Narkotika, terorisme hingga masalah perdagangan orang.

Secercah harapan muncul, saat DPR menunjukkan sikap sangat serius untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pasang badan. Dia tegas mengatakan Pimpinan DPR bakal mundur jika RUU Perampasan Aset tak selesai di tanggal 15 Desember 2026.

Dasco tegas meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Harapan publik seperti mendapat angin segar akan kepastian RUU Perampasan Aset bakal selesai.

Di tengah optimisme dan rekam jejak 18 tahun pembahasan RUU Perampasan Aset, tetap muncul pertanyaan.

Benarkah 15 Desember 2026 menjadi akhir perjalanan panjang satu aturan yang bernama RUU Perampasan Aset?