Suasana acara Dialog Stakeholder Panas Bumi Gunung Ungaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: Dok. PLN)
Langkah pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) menggarap Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ungaran, Jawa Tengah menjadi angin segar bagi percepatan transisi energi nasional.
Proyek berkapasitas hingga 55 megawatt (MW) yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 ini tidak sekadar mengejar target pasokan listrik, tetapi juga menjadi instrumen strategis memperkuat ketahanan energi serta menggerakkan ekonomi warga lokal.
Isu pemanfaatan energi hijau tersebut menjadi sorotan utama dalam Dialog Stakeholders Panas Bumi Gunung Ungaran yang digagas Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Kamis, 17 September 2026.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, optimalisasi energi baru terbarukan (EBT) merupakan harga mati untuk menekan ketergantungan pada energi fosil.
"Kalau kita bicara energi, ada tiga hal yang harus diperhatikan:
energy security, affordability, dan
sustainability. Ketiganya harus berjalan bersama," ujar Sugeng sebagaimana dikutip redaksi, Minggu, 20 September 2026.
Sugeng menambahkan, Indonesia berstatus sebagai pemilik potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, yakni mencapai 24,7 gigawatt (GW). Karakteristik panas bumi yang dapat beroperasi 24 jam penuh menjadikannya energi bersih paling andal sebagai
base-load.
Namun, ia mengingatkan agar aspek sosial-lingkungan tak diabaikan, mengingat sebagian besar titik geothermal berada di kawasan hutan dan area bernilai budaya.
Dari sudut pandang regulasi, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya memaparkan target ambisius pemerintah. Kapasitas pembangkit panas bumi nasional diproyeksikan menyentuh 4,1 GW pada 2030, 7,5 GW pada 2034, dan melonjak hingga 23 GW pada 2060 demi merealisasikan
Net Zero Emission.
Terkait WKP Ungaran, Hadi menekankan bahwa PLN masih harus melalui tahapan krusial.
"Untuk membuktikan potensinya membutuhkan waktu. Ini proses yang tidak mudah, sampai kemudian menentukan titik sumur dan melakukan pengeboran eksplorasi," ungkap Hadi.
Penugasan PLN di WKP Ungaran didasari Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2026 dengan cakupan wilayah kerja mencapai 29.800 hektare. Kendati demikian, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Rembet, meluruskan anggapan bahwa seluruh lahan tersebut akan dipapras.
"Luas wilayah kerja memang sekitar 29.800 hektare, tetapi bukan berarti kita mengembangkannya di seluruh luasan itu. Tapak yang digunakan untuk fasilitas panas bumi relatif terbatas dan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian," jelas John.
Saat ini PLN tengah merampungkan berbagai studi awal, mulai dari
feasibility study, perizinan, hingga
social mapping. John juga memastikan kawasan cagar budaya seperti Candi Gedong Songo akan dijaga ketat agar tidak terdampak aktivitas teknis.
Selain menyokong sistem kelistrikan Jawa Tengah, PLN mendorong skema pemanfaatan langsung (
direct use) panas bumi untuk menopang ekonomi masyarakat, berkaca pada keberhasilan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara.
Pentingnya pendekatan ilmiah juga disuarakan Ahli Geothermal Undip, Agus Setyawan. Ia menyebut riset panas bumi di Gunung Ungaran telah berjalan sejak 2002. Walau indikasi sistem geothermal sudah terpetakan, validasi data lanjutan tetap dibutuhkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Dengan pendekatan bertahap berbasis riset mendalam, proyek panas bumi Gunung Ungaran diyakini mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan kesejahteraan warga di sekitarnya.
