Berita

Suasana acara Dialog Stakeholder Panas Bumi Gunung Ungaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: Dok. PLN)

Bisnis

Bukan Cuma Listrik, Geothermal Ungaran Siap Dongkrak Ekonomi Warga

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 16:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Langkah pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) menggarap Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ungaran, Jawa Tengah menjadi angin segar bagi percepatan transisi energi nasional.

Proyek berkapasitas hingga 55 megawatt (MW) yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 ini tidak sekadar mengejar target pasokan listrik, tetapi juga menjadi instrumen strategis memperkuat ketahanan energi serta menggerakkan ekonomi warga lokal.

Isu pemanfaatan energi hijau tersebut menjadi sorotan utama dalam Dialog Stakeholders Panas Bumi Gunung Ungaran yang digagas Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Kamis, 17 September 2026.


Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, optimalisasi energi baru terbarukan (EBT) merupakan harga mati untuk menekan ketergantungan pada energi fosil.

"Kalau kita bicara energi, ada tiga hal yang harus diperhatikan: energy security, affordability, dan sustainability. Ketiganya harus berjalan bersama," ujar Sugeng sebagaimana dikutip redaksi, Minggu, 20 September 2026.

Sugeng menambahkan, Indonesia berstatus sebagai pemilik potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, yakni mencapai 24,7 gigawatt (GW). Karakteristik panas bumi yang dapat beroperasi 24 jam penuh menjadikannya energi bersih paling andal sebagai base-load.

Namun, ia mengingatkan agar aspek sosial-lingkungan tak diabaikan, mengingat sebagian besar titik geothermal berada di kawasan hutan dan area bernilai budaya.

Dari sudut pandang regulasi, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya memaparkan target ambisius pemerintah. Kapasitas pembangkit panas bumi nasional diproyeksikan menyentuh 4,1 GW pada 2030, 7,5 GW pada 2034, dan melonjak hingga 23 GW pada 2060 demi merealisasikan Net Zero Emission.

Terkait WKP Ungaran, Hadi menekankan bahwa PLN masih harus melalui tahapan krusial.

"Untuk membuktikan potensinya membutuhkan waktu. Ini proses yang tidak mudah, sampai kemudian menentukan titik sumur dan melakukan pengeboran eksplorasi," ungkap Hadi.

Penugasan PLN di WKP Ungaran didasari Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2026 dengan cakupan wilayah kerja mencapai 29.800 hektare. Kendati demikian, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Rembet, meluruskan anggapan bahwa seluruh lahan tersebut akan dipapras.

"Luas wilayah kerja memang sekitar 29.800 hektare, tetapi bukan berarti kita mengembangkannya di seluruh luasan itu. Tapak yang digunakan untuk fasilitas panas bumi relatif terbatas dan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian," jelas John.

Saat ini PLN tengah merampungkan berbagai studi awal, mulai dari feasibility study, perizinan, hingga social mapping. John juga memastikan kawasan cagar budaya seperti Candi Gedong Songo akan dijaga ketat agar tidak terdampak aktivitas teknis.

Selain menyokong sistem kelistrikan Jawa Tengah, PLN mendorong skema pemanfaatan langsung (direct use) panas bumi untuk menopang ekonomi masyarakat, berkaca pada keberhasilan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara.

Pentingnya pendekatan ilmiah juga disuarakan Ahli Geothermal Undip, Agus Setyawan. Ia menyebut riset panas bumi di Gunung Ungaran telah berjalan sejak 2002. Walau indikasi sistem geothermal sudah terpetakan, validasi data lanjutan tetap dibutuhkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Dengan pendekatan bertahap berbasis riset mendalam, proyek panas bumi Gunung Ungaran diyakini mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan kesejahteraan warga di sekitarnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya