Berita

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo. (Foto: Dok. DPR RI)

Bisnis

Beda Ranah, BPH Migas Tak Terkait Pembentukan BUK Migas

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 11:21 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas tidak berkaitan dengan perubahan atau pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan ruang lingkup kerja yang berbeda dalam tata kelola sektor migas.

Anggota Komisi XII DPR Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan, BPH Migas memiliki dasar hukum dan fungsi tersendiri karena keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Soal keberadaan BPH Migas sepertinya tidak (dibubarkan), sementara ini begitu,” kata Sartono kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 20 September 2026.


Sartono menjelaskan, BPH Migas menjalankan fungsi di sektor hilir migas. Sementara BUK Migas disiapkan dalam kerangka perubahan kelembagaan SKK Migas yang selama ini menjalankan tata kelola kegiatan usaha hulu migas.

“Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.

Menurut Sartono, perbedaan fungsi tersebut membuat BPH Migas dan BUK Migas berada pada ranah yang berbeda.

“BPH-BPH, BUK-BUK. Keduanya lain,” tegasnya.

Sementara itu, BUK Migas disiapkan sebagai perubahan kelembagaan dari SKK Migas dengan orientasi pada pengelolaan kegiatan hulu migas.

Sartono mengatakan, keberadaan BUK Migas nantinya diarahkan untuk mendorong kegiatan investasi dan eksplorasi sehingga dapat meningkatkan produksi atau lifting migas nasional.

“Peran BUK ini kan bagaimana bisa investasi, kerjasama, menemukan ladang-ladang baru dan dieksplorasi. Akhirnya bisa meningkatkan lifting minyak kita,” katanya.

Dengan demikian, Sartono menilai BPH Migas dan BUK Migas tidak berada dalam satu desain kelembagaan yang sama karena memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda.

Adapun pembentukan BUK Migas saat ini masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Presiden telah menerbitkan Surpres Nomor R-45/Pres/09/2026 untuk memulai pembahasan RUU Migas bersama DPR.

Sebelumnya, Sartono mengatakan payung hukum setingkat undang-undang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penataan kelembagaan migas, termasuk perubahan SKK Migas menjadi BUK Migas.

“Payung hukum setingkat undang-undang tentu sebuah kebutuhan penting dalam penataan kelembagaan migas,” katanya.

Menurutnya, desain BUK Migas juga harus memastikan pembagian kewenangan yang jelas dengan Kementerian ESDM, Pertamina, dan KKKS agar tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik kepentingan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya