Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Foto: Dok. Nasdem)

Politik

Surya Paloh Setuju Capres Diusung Minimal Dua Fraksi

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 10:49 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung minimal dua fraksi di DPR mendapat respons positif dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Gagasan tersebut dinilai layak dipertimbangkan dalam pembahasan aturan Pemilu mendatang, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan presidential threshold 20 persen.

“Saya mendengar ada masukan yang jelas bahwasanya pergantiannya model dukungan pada presiden itu berdasarkan dukungan sedikitnya dua fraksi,” kata Paloh dikutip pada Minggu, 20 September 2026.


Paloh menilai, skema dukungan minimal dua fraksi tetap dapat menghasilkan basis suara politik yang cukup besar apabila parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ditetapkan tinggi.

“Menurut saya itu baik. Sama saja sebenarnya, dua fraksi kalau parliamentary threshold-nya tinggi kan, suaranya tinggi juga,” jelasnya.

Ia mengatakan berbagai gagasan mengenai mekanisme pencalonan presiden perlu dibahas secara terbuka dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, proses penyusunan regulasi tidak semestinya hanya mengakomodasi satu pandangan karena terdapat beragam kepentingan dan perspektif dalam sistem politik nasional.

“Bagaimana kita hanya menghargai pendapat kita? Kalau hanya pendapat kita yang kita hargai, rusak negeri ini,” cetusnya.

Wacana dukungan minimal dua fraksi muncul setelah MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan pada 2 Januari 2025.

Dengan putusan tersebut, seluruh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terikat persentase ambang batas pencalonan.

Desain baru mekanisme pencalonan presiden kini menjadi bagian dari pembahasan perubahan regulasi Pemilu. Paloh menekankan pentingnya keterbukaan terhadap berbagai gagasan agar aturan yang dihasilkan dapat menjadi kesepakatan bersama.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya