Ilustrasi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid. (Foto: sentuhan Gemini AI)
Pengunduran diri Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru diungkap ke publik setelah namanya terseret OTT KPK memunculkan pertanyaan soal transparansi internal partai.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang belum memberikan penjelasan langsung mengenai status Nusron di partai.
Pertanyaan itu muncul setelah Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan Nusron telah mundur dari kepengurusan DPP sejak lebih dari enam bulan lalu. Meski demikian, Nusron masih berstatus sebagai kader Golkar.
Menurut Muslim, jika pengunduran diri tersebut memang telah disampaikan sejak enam bulan lalu, seharusnya posisi Nusron dapat dijelaskan secara terbuka tanpa menimbulkan polemik.
"Kalau Bahlil masih bungkam soal status Nusron itu pasti ada apa-apanya tuh. Padahal kalau benar Nusron mundur enam bulan lalu, Bahlil dan Golkar tidak punya beban lagi," kata Muslim kepada
Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 20 September 2026.
Muslim menilai momentum pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena terjadi setelah nama Nusron mencuat dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
KPK sebelumnya melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN. Sejumlah orang yang disebut memiliki hubungan dengan Nusron kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
"Yang menjadi dugaan publik, Nusron masih anggota atau pengurus Golkar. Makanya Bahlil jadi kikuk. Bacaan publik Bahlil dan Golkar dianggap lindungi Nusron dan terduga koruptor," ujarnya.
"Bungkamnya Bahlil ini menyimpan misteri soal keberadaan Nusron di Golkar. Bisa jadi Nusron masih anggota atau pengurus Golkar. Saat kejadian OTT soal BPN yang seret nama Nusron baru diakui mundur. Enam bulan lalu? Aneh saja," tuturnya.
Dia juga mempertanyakan mengapa tidak ada pengumuman terbuka dari Partai Golkar mengenai pengunduran diri Nusron dari struktur DPP apabila keputusan tersebut memang telah berlangsung sejak lama.
"Kalau mundur dari Golkar? Kenapa enggak ada berita dan pengumuman. Terlihat antara Ketum Golkar, Bahlil dan Sekjen Golkar sedang bersandiwara bela Nusron?" tanya Muslim.
Sarmuji sebelumnya memastikan Nusron telah menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepada Bahlil. Ia juga menyebut Nusron tetap menjadi anggota Golkar setelah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP.
Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil.
Sementara dalam perkara ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan suap dan penerimaan lainnya. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan pertanahan, termasuk HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Nusron sendiri telah menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menyebut Kementerian ATR/BPN akan membantu proses penyidikan.
