Berita

Presiden Prabowo Subianto menyinggung keinginan menggratiskan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi saat berpidato di hajatan ulang tahun PAN. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 09:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bisa dimulai dengan menata ulang alokasi anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun Rupiah.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah tidak harus mencari sumber anggaran baru jika desain pembiayaan pendidikan nasional ditata ulang.

"Pemikiran presiden tidak masuk akal? Tidak. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri," kata Didik dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu, 20 September 2026.


Didik menyoroti anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp769,1 triliun. Angka ini alokasi 20 persen dari belanja negara dan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan.

Rektor Universitas Paramadina ini mengurai, sebagian anggaran perlu diarahkan lebih tajam untuk memastikan akses pendidikan gratis pada jenjang pendidikan negeri.

"Dengan adanya semangat dan arahan presiden tersebut tidak membuat bingung Menkeu, Mendikdasmen, dan Mendiktisaintek. Justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya," ujarnya.

Untuk pendidikan tinggi, Didik mengusulkan pembagian sumber pembiayaan antara negara dan masyarakat. PTN menjadi bagian yang lebih kuat dibiayai APBN, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) tetap berkembang dengan pembiayaan masyarakat.

Dalam pelaksanannya, mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa diprioritaskan masuk PTN berdasarkan kemampuan akademik dan prinsip meritokrasi. Sementara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi bisa memilih PTS sebagai alternatif pendidikan tinggi.

"Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tinggi bisa berbagi antara PTN dan PTS," katanya.

Didik juga berharap PTN perlu dikelola secara lebih efisien. Penerimaan mahasiswa harus disesuaikan dengan kapasitas kampus, kebutuhan tenaga pendidik serta kemampuan pembiayaan.

Ia memperkirakan PTN utama dapat memperoleh dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Sementara PTN berukuran lebih kecil dapat memperoleh sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Skema ini bisa berjalan apabila pemerintah melakukan efisiensi dan right sizing PTN.

Di sisi lain, PTS dengan kapasitas sekitar 6.000 hingga 12.000 mahasiswa dinilai dapat beroperasi dengan anggaran sekitar Rp100 miliar sampai Rp200 miliar.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun dalam APBN 2026. Alokasi tersebut mencakup sejumlah program seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, bantuan operasional perguruan tinggi, beasiswa serta dukungan bagi guru dan dosen.

Karena itu tantangan utama bukan semata mencari tambahan anggaran. Persoalannya adalah bagaimana mengubah struktur belanja pendidikan agar lebih langsung menjawab kebutuhan akses dan pembiayaan peserta didik.

"Semangat presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya