Presiden Prabowo Subianto menyinggung keinginan menggratiskan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi saat berpidato di hajatan ulang tahun PAN. (Foto: Dok. PAN)
Rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bisa dimulai dengan menata ulang alokasi anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun Rupiah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah tidak harus mencari sumber anggaran baru jika desain pembiayaan pendidikan nasional ditata ulang.
"Pemikiran presiden tidak masuk akal? Tidak. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri," kata Didik dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu, 20 September 2026.
Didik menyoroti anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp769,1 triliun. Angka ini alokasi 20 persen dari belanja negara dan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan.
Rektor Universitas Paramadina ini mengurai, sebagian anggaran perlu diarahkan lebih tajam untuk memastikan akses pendidikan gratis pada jenjang pendidikan negeri.
"Dengan adanya semangat dan arahan presiden tersebut tidak membuat bingung Menkeu, Mendikdasmen, dan Mendiktisaintek. Justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya," ujarnya.
Untuk pendidikan tinggi, Didik mengusulkan pembagian sumber pembiayaan antara negara dan masyarakat. PTN menjadi bagian yang lebih kuat dibiayai APBN, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) tetap berkembang dengan pembiayaan masyarakat.
Dalam pelaksanannya, mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa diprioritaskan masuk PTN berdasarkan kemampuan akademik dan prinsip meritokrasi. Sementara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi bisa memilih PTS sebagai alternatif pendidikan tinggi.
"Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tinggi bisa berbagi antara PTN dan PTS," katanya.
Didik juga berharap PTN perlu dikelola secara lebih efisien. Penerimaan mahasiswa harus disesuaikan dengan kapasitas kampus, kebutuhan tenaga pendidik serta kemampuan pembiayaan.
Ia memperkirakan PTN utama dapat memperoleh dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Sementara PTN berukuran lebih kecil dapat memperoleh sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Skema ini bisa berjalan apabila pemerintah melakukan efisiensi dan
right sizing PTN.
Di sisi lain, PTS dengan kapasitas sekitar 6.000 hingga 12.000 mahasiswa dinilai dapat beroperasi dengan anggaran sekitar Rp100 miliar sampai Rp200 miliar.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun dalam APBN 2026. Alokasi tersebut mencakup sejumlah program seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, bantuan operasional perguruan tinggi, beasiswa serta dukungan bagi guru dan dosen.
Karena itu tantangan utama bukan semata mencari tambahan anggaran. Persoalannya adalah bagaimana mengubah struktur belanja pendidikan agar lebih langsung menjawab kebutuhan akses dan pembiayaan peserta didik.
"Semangat presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi," tutupnya.
