Berita

Ilustrasi Hotel Bali. (Foto: Accor)

Bisnis

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

SABTU, 19 SEPTEMBER 2026 | 20:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Maraknya ratusan hotel dan villa di Bali yang  dijual diduga berkaitan dengan praktik shadow economy yang melibatkan jaringan usaha warga negara asing (WNA).

Pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari mengatakan shadow economy merupakan aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya tercatat dalam sistem resmi. 

Ia menduga praktik tersebut telah berlangsung di Bali sebelum 2025, tetapi belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.


"Karena adanya fenomena shadow economy ini meletus. Tapi banyak orang tidak paham. Kenapa tidak paham? Nah inilah termasuk Menteri Pariwisata ya tidak paham The shadow economy sudah terjadi," kata Azril kepada RMOL pada Sabtu, 19 September 2026.

Menurutnya, ada praktik usaha akomodasi yang didanai dan dikelola WNA, tetapi menggunakan nama warga lokal.

Salah satu indikasinya adalah ketidakseimbangan antara ramainya aktivitas wisatawan asing di Bali dengan tingkat keterisian kamar hotel.

Ia mencontohkan, kemacetan dan persoalan sampah di sejumlah kawasan wisata yang tidak selalu sejalan dengan tingkat keterisian kamar atau bed occupancy rate (BOR) yang disebutnya hanya sekitar 70 persen, bahkan belum mencapai 80 persen.

"Jadi (okupansi) hanya sekitar 70 persen. Jadi tidak sampai 80 persen. Padahal Bali bahkan penuh, banyak orang dan macet. Itu suatu paradoks," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan riset lapangan yang dilakukannya, terdapat villa, homestay, hingga resort yang melibatkan WNA dalam pendanaan maupun pengelolaannya.

Sebagian usaha tersebut, kata Azril tidak sebatas menyediakan tempat menginap. Sejumlah layanan lain, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga penukaran uang, diduga turut ditawarkan dalam satu paket kepada wisatawan.

"Jadi bukan hanya akomodasi saja, tapi juga transportasi, termasuk usaha-usaha lain, termasuk konsumsi. Nah itu mereka siapkan juga sampai makanannya, jadi all in," tuturnya.

Azril menilai, apabila kegiatan usaha tersebut tidak terdata dan diawasi dengan baik, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi pariwisata.

Karena itu, ia mendorong pendataan dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaku usaha akomodasi, termasuk menelusuri kepemilikan, sumber pendanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Ia juga menyoroti pengawasan terhadap WNA yang diduga menjalankan kegiatan usaha menggunakan izin kunjungan.

"Kalau visa turis atau visa kunjungan kan tidak boleh berusaha. Tapi siapa yang mengawasi? Kita? Ini lah permasalahannya,"katanya.

"Jadi artinya bahwa terjadinya ini sudah fenomena ini sudah terjadi lama sekali sebenarnya di jalan lampu kuning itu tapi warning kita tidak berbunyi. Jadi kalau dibilang tadi alarmnya bagaimana? Alarmnya tidak berbunyi," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya