. Besarnya intervensi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang 2026 menunjukkan negara memiliki instrumen yang kuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, dengan tambahan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun, penggunaan CBP tahun ini diproyeksikan mendekati 4,5 juta ton.
“Empat setengah juta ton adalah angka yang sangat besar. Ini menunjukkan negara hadir dan memiliki kekuatan stok untuk menjaga masyarakat. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah setiap beras yang keluar dari gudang benar-benar terasa manfaatnya pada harga yang dibayar rakyat,” kata Johan, Sabtu, 19 September 2026.
Hingga 16 September, Bulog mencatat realisasi SPHP telah mencapai 799.593 ton atau 96,57 persen dari target awal 828 ribu ton. Bantuan pangan Februari?"Maret telah tersalurkan sekitar 662.867 ton dan periode Juli?"September sekitar 618.581 ton.
Dari tiga penugasan tersebut, sekitar 2,08 juta ton beras telah disalurkan kepada masyarakat. Stok Bulog pada saat yang sama masih berada di kisaran 4,6 juta ton.
Johan mengapresiasi kuatnya stok dan percepatan penyaluran tersebut. Menurutnya, kondisi itu memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi secara lebih presisi berdasarkan kondisi harga di masing-masing wilayah.
“Stok kita kuat, berasnya tersedia, jaringan Bulog juga tersebar sampai daerah. Ini modal yang sangat baik. Tahap berikutnya adalah membuat intervensinya semakin presisi: berapa ton masuk ke suatu daerah, harga sebelum intervensi berapa, dan setelah SPHP masuk harga turun berapa rupiah,” ujarnya.
Data Badan Pangan Nasional menunjukkan rata-rata harga beras medium nasional per 13 September berada di Rp13.669 per kilogram, turun 0,03 persen dibandingkan sepekan sebelumnya.
Beras premium berada di Rp16.166 per kilogram, turun 0,02 persen. Inflasi beras tahunan pada Agustus juga melandai menjadi 2,77 persen dari 3,10 persen pada bulan sebelumnya.
Menurut Johan, tren penurunan tersebut merupakan perkembangan positif yang perlu diperkuat. Besarnya intervensi pemerintah sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun ukuran baru dalam mengevaluasi kebijakan stabilisasi pangan.
“Selama ini kita sangat terbiasa berbicara berapa ton SPHP yang tersalurkan. Saya ingin kita maju satu langkah. Setiap 100 ribu ton SPHP yang kita gelontorkan, harga beras turun berapa rupiah per kilogram? Kalau ukuran itu kita punya, kita bisa mengetahui daerah mana yang intervensinya efektif dan daerah mana yang distribusinya masih perlu diperbaiki,” kata Johan.
Pemerintah telah memutuskan menambah alokasi SPHP sebesar 1 juta ton untuk menghadapi periode kemarau panjang dan menjaga kontinuitas pasokan. Bapanas menyatakan tambahan tersebut masih dalam proses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sementara nominal ABT belum diumumkan.
Johan menilai tambahan tersebut perlu disertai target manfaat yang jelas. Selain target tonase, pemerintah menurutnya dapat menetapkan indikator perubahan harga, jangkauan penerima, biaya distribusi, serta efektivitas penyaluran di masing-masing wilayah.
“Tambahan 1 juta ton ini kesempatan bagi kita untuk membuat SPHP semakin terukur. Jangan hanya menetapkan target berapa ton yang harus keluar, tetapkan juga target berapa besar manfaat yang ingin kita hasilkan bagi konsumen,” ujarnya.
Bapanas dan Bulog didorong membangun pemantauan sederhana yang mempertemukan data penyaluran SPHP dengan pergerakan harga. Dengan demikian, pemerintah dan DPR dapat melihat hubungan antara volume intervensi dan perubahan harga secara lebih cepat.
Menurut Johan, pendekatan tersebut penting karena biaya SPHP juga menggunakan sumber daya fiskal yang besar. Untuk alokasi 828 ribu ton yang dimulai Maret 2026, Bapanas mencatat anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran tambahan 1 juta ton masih dalam proses penghitungan dan pengajuan ABT.
“Karena uang negara yang digunakan besar, manfaatnya juga harus bisa kita ukur dengan terang. Berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan, berapa kilogram beras yang sampai ke masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap harga. Di situlah prinsip value for money dalam kebijakan pangan bisa kita wujudkan,” kata Johan.
Ia menegaskan tujuan akhirnya jauh lebih sederhana daripada angka-angka besar tersebut: masyarakat memperoleh beras dengan harga yang semakin terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan harga yang layak atas hasil produksinya.
“Kita berbicara 4,5 juta ton, stok 4,6 juta ton, dan intervensi bernilai triliunan rupiah. Tetapi bagi sebuah keluarga, ukurannya jauh lebih sederhana: ketika datang ke pasar, berapa harga beras yang harus mereka bayar. Saya ingin kekuatan stok negara yang besar itu semakin terasa sampai ke meja makan keluarga Indonesia,” pungkas Johan.
