Berita

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Saling Silang Misbakhun vs Suahasil Soal Batas Defisit APBN

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026 | 19:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempertahankan batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons usulan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun untuk mengkaji ulang batasan defisit dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara.

"Kami selaku pengelola fiskal akan tetap bekerja dengan undang-undang yang ada. Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN," tegas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.


Suahasil memastikan, komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal tercermin dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang mematok target defisit jauh di bawah ambang batas, yakni sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Target tersebut sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026.

"Kami bekerja dengan itu. Karena itu, saya ingin memastikan Kementerian Keuangan taat undang-undang," ujarnya.

Ia meminta diskursus terkait defisit APBN dilakukan secara hati-hati dan konstruktif. Sebab, pasar dan pelaku sektor keuangan sangat sensitif terhadap ekspektasi arah kebijakan fiskal pemerintah.

"Kami tidak ingin memberikan ekspektasi yang menyulitkan pengelolaan fiskal sendiri," tambah Suahasil.

Sebelumnya, Misbakhun mendorong agar batas defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen terhadap PDB dikaji ulang dalam pembahasan revisi UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Politisi Golkar ini menilai, angka 3 persen selama ini hanya berada pada bagian penjelasan, bukan merupakan norma utama dalam batang tubuh UU Keuangan Negara. Menurutnya, kelonggaran batas defisit diperlukan untuk memberi ruang ekspansi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar keluar dari middle income trap.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya