Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo berdialog dengan demonstran di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026. (Foto: Dok. Kemensos)
Massa aksi yang berdemonstrasi menuntut penurunan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ditemui langsung Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.
Mensos dan Wamensos menerima langsung ratusan pendemo di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026.
Mensos yang kerap disapa Gus Ipul ini menyaksikan orasi dari massa aksi, bersama Agus Jabo dan sejumlah jajaran Kemensos. Setelah itu, massa diajak masuk agar aspirasi dapat dibicarakan langsung.
Dialog akhirnya berlangsung di Taman Sekolah Rakyat, Kantor Kemensos. Kursi-kursi dikeluarkan untuk warga, terutama ibu-ibu dan lansia. Sebagian lainnya duduk dan berdiri mengelilingi taman sambil membawa poster berisi kritik terhadap pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Massa yang datang bersama Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dan perwakilan mahasiswa berasal dari berbagai wilayah. Ada warga Rusun Pesakih dan Cengkareng, Kelurahan Tengah, Tomang, Makassar, Kalibaru, Cilincing, Penjaringan hingga warga yang tinggal di sekitar kolong tol.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengaku tidak menyangka aksi tersebut berujung pada dialog langsung dengan Mensos dan Wamensos.
“Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujarnya.
Satu per satu warga kemudian diberi kesempatan berbicara langsung. Persoalannya beragam. Ada yang merasa desilnya terlalu tinggi dibanding kondisi ekonomi sebenarnya, pernah menerima bantuan lalu tidak lagi mendapatkannya, hingga telah mengajukan pembaruan melalui RT, RW, kelurahan hingga dinas sosial, tetapi belum melihat perubahan.
Mardiana, misalnya. Buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak mengaku tercatat pada desil 6. Dari pekerjaannya, ia mengatakan memperoleh sekitar Rp 30 ribu sehari.
“Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul.
Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat, menceritakan telah tinggal di rusun sekitar 14 tahun dan mengaku belum pernah menerima bantuan. Ia kini berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke.
“Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri.
Mendengar aspirasi massa, Gus Ipul memastikan seluruh data yang diserahkan akan diterima untuk ditelusuri satu per satu.
“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data memang belum sepenuhnya akurat. Karena itu, ketika data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi, menyanggah dan mengusulkan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian.
“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” katanya.
Ia mengajak KWJK dan warga ikut dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data yang diserahkan. Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan agar hasil penelusuran dapat segera diketahui.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya. Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” sambungnya.
