Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

KPK Didesak Segera Periksa Nusron, Jangan Ada Kesan Pandang Bulu

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 02:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan yang bersangkutan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra dalam pesan elektroniknya kepada RMOL di Jakarta, Rabu malam, 16 September 2026.

“Gema Nasional meminta KPK tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika dalam proses penyidikan terdapat informasi, keterangan saksi, atau barang bukti yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, maka seluruhnya harus didalami secara objektif dan profesional,” ujar Eko.


Menurut dia, pemeriksaan terhadap seorang pejabat publik bukan berarti menyimpulkan yang bersangkutan bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan untuk memperoleh fakta hukum secara terang dan memberikan kepastian kepada publik.

“Prinsipnya sederhana: siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan perkara harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda karena yang bersangkutan (Nusron) merupakan pejabat negara,” tegasnya.

Gema Nasional juga meminta KPK menelusuri secara transparan aliran dana, komunikasi, serta hubungan antara para tersangka dengan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami percaya KPK memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengungkap perkara ini secara tuntas. Kami meminta proses hukum berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti,” ungkap Eko.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang tersedia, Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

KPK sebelumnya melakukan OTT terkait perkara pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. KPK juga menyebut empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya