Berita

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. (Foto: Dokumen RMOL)

Hukum

KPK Didesak Periksa Nusron Wahid dan Orang Dekatnya terkait OTT Kasus ATR/BPN

RABU, 16 SEPTEMBER 2026 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan praktik penggunaan Hak Guna Bangunan (HGB).

Desakan tersebut disampaikan sejumlah elemen masyarakat setelah muncul nama-nama yang disebut memiliki kedekatan dengan Nusron dalam perkara tersebut.

Analis Politik dan Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai KPK perlu memeriksa Nusron setelah diketahui terdapat tersangka dari kalangan elite politik maupun pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, yakni Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.


"OTT KPK di ATR/BPN itu adalah membuka praktek mafia kewenangan yang sudah menggurita yang diduga melibatkan pejabat-pejabat tinggi di internal ATR/BPN," ujar Adib kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Adib, praktik serupa di lingkungan ATR/BPN memiliki kemiripan dengan persoalan perizinan pengelolaan tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama karena melibatkan korporasi besar dengan nilai ekonomi yang tinggi.

"Seperti di pertambangan ya. Karena apa? Melibatkan korporasi-korporasi besar, uangnya juga besar, mereka ingin mendapat HGB yang jumlahnya bisa ratusan hektare, sudah kebayang nilai ekonomisnya berapa," tuturnya.

Karena itu, Adib menilai kemunculan nama presiden direktur, pejabat eselon I, hingga pihak yang diduga dekat dengan menteri dalam OTT tersebut menjadi alasan KPK perlu menelusuri lebih jauh dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan di lingkungan ATR/BPN.

"Dan karena memang tanah itu ya kebutuhan primer, kebutuhan paling utama, jadi nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Kenapa saya katakan Menteri ATR/BPN harus diperiksa dengan orang-orang dekat menteri diduga gitu ya, orang-orang dekat menteri, pejabat eselon 1, yang melibatkan sebuah keputusan pemberian HGB yang begitu besar, kecil kemungkinan Pak Menterinya nggak tahu," urainya.

Adib menilai pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik tersebut berlangsung, termasuk dalam proses pemberian HGB kepada korporasi besar.

"Berpeluang besar Pak Menteri ini malah tahu, makanya perlu dipanggil diperiksa sejauh mana praktik mafia kewenangan untuk urusan HGB besar ini, pemberian hak kepada korporasi-korporasi besar ini, agar terbuka gitu loh. Itu yang pertama alasan menteri harus diperiksa," demikian Adib menambahkan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya