Banpres Karhutla Wujud Perhatian Presiden Prabowo untuk Masyarakat

Pemerintah memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah daerah melalui Bantuan Presiden (Banpres) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah yang tengah menghadapi karhutla.

“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni, usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, dikutip Rabu, 16 September 2026.

Banpres ini diberikan di tengah dukungan anggaran penanggulangan karhutla yang telah tersedia melalui BNPB, kementerian lain, TNI, Polri, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Bantuan tambahan tersebut mencakup sekitar Rp30 miliar untuk provinsi Sumsel, Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI) dan Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp15 miliar untuk Banyuasin dan Ogan Ilir.

Penyaluran Banpres tersebut juga telah diikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya. Ia menekankan agar prosesnya tidak terhambat birokrasi, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Banpres ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran dari Pak Mendagri, tentang Juknis tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya. Tidak dibuat ribet dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” katanya.

Menhut juga meminta bantuan tersebut dapat segera dicairkan dan digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla. Penggunaannya antara lain untuk membeli peralatan serta mencegah dampak karhutla, termasuk dampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, atau mencegah dampak semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya. Tapi sekali lagi, harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara akuntabel dan transparan kepada negara dan kepada rakyat,” ujarnya.

Adapun pengelolaan Banpres berada pada pemerintah daerah. Pemprov dan Pemkab nantinya bekerja sama dengan BPBD dalam proses penyalurannya untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.