Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Ungkap Petinggi Parpol Sudah Bertemu Bahas Ambang Batas Parlemen

SELASA, 15 SEPTEMBER 2026 | 22:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para pimpinan partai politik pendukung pemerintah disebut telah berkomunikasi untuk membahas berbagai opsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, komunikasi antarketua umum partai tersebut sudah berlangsung, termasuk menyikapi pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf pada Senin, 14 September 2026.

"Setahu saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.


Salah satu isu yang dibahas yakni ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang mengemuka di angka 4-5 persen.

Dede mengatakan, masing-masing pimpinan partai membawa pandangan terkait RUU Pemilu, termasuk mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan besaran ambang batas parlemen.

"Saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau tujuh persen mungkin terlalu tinggi. Empat atau 5 persen," ujarnya.

Menurut Dede, Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen 4-5 persen masih berada dalam batas yang wajar.

"Masih sangat masuk di dalam rasio kami, karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Selain parliamentary threshold, Dede meyakini para pimpinan partai juga membahas ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Saya rasa iya, ya," ucapnya.

Pembahasan presidential threshold dinilai penting setelah MK memutuskan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen. Namun, menurut Dede, partai politik tetap perlu menyepakati mekanisme agar jumlah kandidat yang maju dalam Pilpres tidak terlalu banyak.

Dede juga menilai pertemuan lanjutan antarpimpinan partai diperlukan untuk membahas isu tersebut.

"Saya rasa harus. Harus ada pertemuan, yang saya dengar, sih, sudah ada pertemuan, ya, tetapi apakah ada pertemuan kedua? Mari tunggu saja," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya