SDR Soroti Rencana Rekening Massal, Jangan Jadi Proyek Akal-akalan Rp11 Triliun

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta pemerintah mengkaji secara matang urgensi rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat, terutama jika kebijakan tersebut dikaitkan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hari menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah rekening massal tersebut benar-benar diperlukan. Sebab, penyaluran bansos dinilai tetap dapat dilakukan dengan menggunakan identitas kependudukan.

"Rekening massal harus dilihat dulu kepentingannya, apakah menjadi sangat penting. Toh dengan KTP saja cukup untuk melakukan penyaluran bansos," kata Hari kepada RMOL, Senin, 14 September 2026.

Menurut Hari, pemerintah jangan sampai menjalankan program yang justru menambah beban anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar rencana rekening massal tidak berubah menjadi proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp11 triliun.

"Jangan jadi proyek akal-akalan yang memakan anggaran sampai Rp 11 T," tegasnya.

Hari berpandangan, kondisi fiskal saat ini semestinya mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan program. Penghematan APBN, kata dia, harus menjadi perhatian agar anggaran benar-benar diarahkan pada program yang tepat sasaran.

"Semestinya buat program yang tepat sasaran dengan melakukan penghematan APBN saat ini," ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Hari juga menyoroti kinerja kabinet pemerintahan saat ini. Menurutnya, jajaran kabinet perlu memahami arah kebijakan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

"Dan kabinet saat ini terlihat 'Auto Pilot' tanpa memahami arah dan pikiran dari Presiden RI," pungkas Hari.