Berita

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat menerima Muhammad Djindan dan Firda Fara Dianita dari Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa 8 September 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum PPP: DKPP Benteng Penjaga Demokrasi

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 00:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat menerima Muhammad Djindan dan Firda Fara Dianita dari Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan PolGov FISIPOL UGM bekerja sama dengan DKPP RI.


Menurut Mardiono, DKPP merupakan bagian penting dalam memastikan proses Pemilu tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban konstitusional dan administratif semata.

“DKPP ini menjadi benteng penjaga demokrasi kita agar pelaksanaan Pemilu menghasilkan demokrasi yang baik,” ujar Mardiono.

Mardiono bahkan menyebut DKPP sebagai salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui pengawasan terhadap integritas dan etika para penyelenggara Pemilu.

“Di situ ada para malaikat demokrasi. Jangan sampai Pemilu hanya menjadi proses seremonial untuk menggugurkan kewajiban undang-undang,” katanya.

Mardiono menekankan, kualitas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. 

Mardiono juga berharap Pemilu 2029 dapat menjadi momentum untuk menghadirkan perubahan dalam praktik demokrasi Indonesia yang tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang dapat merusak integritas Pemilu.

"Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas penyelenggara harus berjalan beriringan," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya