Berita

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat menerima Muhammad Djindan dan Firda Fara Dianita dari Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa 8 September 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum PPP: DKPP Benteng Penjaga Demokrasi

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 00:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat menerima Muhammad Djindan dan Firda Fara Dianita dari Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan PolGov FISIPOL UGM bekerja sama dengan DKPP RI.


Menurut Mardiono, DKPP merupakan bagian penting dalam memastikan proses Pemilu tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban konstitusional dan administratif semata.

“DKPP ini menjadi benteng penjaga demokrasi kita agar pelaksanaan Pemilu menghasilkan demokrasi yang baik,” ujar Mardiono.

Mardiono bahkan menyebut DKPP sebagai salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui pengawasan terhadap integritas dan etika para penyelenggara Pemilu.

“Di situ ada para malaikat demokrasi. Jangan sampai Pemilu hanya menjadi proses seremonial untuk menggugurkan kewajiban undang-undang,” katanya.

Mardiono menekankan, kualitas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. 

Mardiono juga berharap Pemilu 2029 dapat menjadi momentum untuk menghadirkan perubahan dalam praktik demokrasi Indonesia yang tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang dapat merusak integritas Pemilu.

"Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas penyelenggara harus berjalan beriringan," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya