Ratas virtual terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)
Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya sebaran abu vulkanik yang sempat melanda empat provinsi dan mengganggu aktivitas penerbangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat itu, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa aktivitas erupsi Anak Krakatau saat ini menunjukkan kecenderungan menurun.
“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Kepala BNPB.
Meski aktivitas erupsi menurun, sebaran abu vulkanik tercatat berdampak terhadap DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan.
Kondisi tersebut turut mengganggu operasional penerbangan, dengan BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu Anak Krakatau.
Namun, hingga kini, tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.
Untuk menekan dampak abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari sejumlah titik, di antaranya Pondok Cabe, Kertajati, dan Semarang sebagai lokasi alternatif apabila kondisi penerbangan di sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.
BMKG juga memprakirakan potensi awan dan hujan ringan hingga sedang pada 9-12 September 2026 di wilayah terdampak.
“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.
Sementara itu, BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu dan potensi tsunami melalui koordinasi dengan VAAC Darwin, Australia.
Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda dan hingga kini tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau.
Pemerintah juga memastikan pemantauan dilakukan secara intensif guna menjaga keselamatan masyarakat, penerbangan, dan pelayaran.
