Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin (tengah). (Foto: Istimewa)

Nusantara

DPRD DKI Minta Warga Tak Panik terkait Ancaman Abu Vulkanik

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 15:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengimbau masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan menyikapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda. 

Warga diminta tidak panik dan terus mengikuti perkembangan situasi melalui informasi resmi pemerintah serta otoritas terkait.
 
“Yang paling penting adalah tetap tenang, tetapi jangan mengurangi kewaspadaan. Masyarakat perlu mengikuti arahan otoritas terkait dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Suhud dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
 

 
Menurut Suhud, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Setiap keluarga perlu memiliki rencana sederhana agar seluruh anggota mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila kondisi mengharuskan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.
 
“Mulai dari sekarang, keluarga perlu duduk bersama dan membuat rencana sederhana. Sepakati lokasi yang aman untuk berpindah jika diperlukan, tulis dan simpan nomor-nomor penting agar tidak ikut hilang ketika terjadi keadaan darurat, serta tentukan titik temu yang aman dan mudah dikenali,” ungkap Suhud.
 
Suhud mengatakan rencana tersebut terutama diperlukan ketika anggota keluarga berada di tempat berbeda. Setiap anggota keluarga, kata dia, perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
 
“Semua anggota keluarga harus tahu harus ke mana, siapa yang dihubungi, dan di mana tempat berkumpul. Kesiapsiagaan harus dimulai dari rumah,” jelasnya.
 
Suhud juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat kelurahan dan lingkungan. Menurut dia, informasi yang cepat, jelas, dan terverifikasi dapat mencegah kepanikan sekaligus membantu warga mengambil keputusan yang tepat.
 
“Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama. Informasi mengenai kondisi dan langkah penanganan harus sampai kepada warga secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Suhud.
 
Ia mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah kehati-hatian untuk melindungi peserta didik.
 
“Keselamatan nyawa manusia lebih penting dari segalanya. Mari tetap tenang, terapkan 5M, meningkatkan kewaspadaan, saling menjaga, dan mengikuti arahan pemerintah. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah bentuk ikhtiar untuk melindungi keluarga dan masyarakat,” pungkas Suhud.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya