Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi gunung api, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material.

“Erupsi gunung berapi memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi risikonya bisa dikurangi. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan sistem peringatan dini yang kuat, informasi yang cepat dan akurat, serta perlindungan yang benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq kepada wartawan, Senin, 7 September 2026.

Saat ini sejumlah gunung berapi di berbagai daerah menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Di antaranya Gunung Anak Krakatau yang berstatus waspada, Gunung Semeru berstatus Siaga, Gunung Ibu di Maluku Utara, dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur berstatus Siaga.

Maman menegaskan mitigasi bencana tidak boleh hanya dilakukan ketika erupsi terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh sistem kesiapsiagaan berjalan sejak dini, mulai dari pemantauan aktivitas gunung api, penyampaian informasi kepada masyarakat, hingga kesiapan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak. 

“Setiap perkembangan status dan potensi bahaya harus disampaikan secara cepat, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat melalu kanal resmi pemerintah.Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi dari media sosial yang belum tentu benar,” tegasnya.

Legislator PKB itu juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. BPBD, BNPB, TNI/Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat harus memiliki pembagian peran yang jelas sehingga respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

"Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak erupsi yang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan warga, tetapi juga kesehatan, transportasi, pertanian, ketersediaan air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Maman pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun tidak meremehkan potensi bahaya. Warga diminta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BNPB, PVMBG, serta aparat setempat. 

“Aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi dan pintu serta jendela ditutup untuk mengurangi masuknya abu ke dalam rumah. Masyarakat juga perlu melindungi sumber air dan makanan agar tidak terkontaminasi abu vulkanik," pungkasnya.