Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Biaya produksi beras di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam. Di Lampung, biaya untuk menghasilkan 1 kilogram (kg) beras bahkan mencapai Rp12.000, atau lebih dari tiga kali biaya produksi di kedua negara tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan tingginya biaya produksi tersebut dipicu rendahnya produktivitas, kualitas varietas yang belum unggul, serta manajemen pertanian yang belum optimal.
“Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp12.000. Karena kita tergantung kepada impor, nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, karena nggak terlatih,” kata Zulhas dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu, 5 September 2026.
Kondisi tersebut kontras dengan Thailand dan Vietnam. Untuk menghasilkan 1 kg beras, kedua negara itu hanya membutuhkan biaya produksi sekitar Rp3.800.
“Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga. Dia Rp3.800, kita Rp12.000,” ujarnya.
Menurut Zulhas, tingginya biaya produksi juga berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah, tetapi harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pangan.
“Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia membayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung,” tutur Zulhas.
Sebaliknya, kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia harus mengalokasikan penghasilan lebih besar untuk pangan. Hal itu dinilai berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan lain.
“Kita, penghasil kita lebih kecil, membayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing,” sambungnya.
Zulhas menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan meningkatkan impor beras. Ketergantungan terhadap beras impor justru berisiko merugikan petani dalam negeri.
“Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras hampir setengah juta (ton). Kalau kita impor beras, beras ini kita impor, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperbaiki produktivitas dan efisiensi produksi agar petani tetap mampu berproduksi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
“Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif,” pungkas Zulhas.
