Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kedua dari kiri).(Foto: Dok. PDIP)
Kemunduran demokrasi di Indonesia menjadi sorotan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Di hadapan puluhan delegasi dari berbagai negara Asia, Hasto bahkan menyebut Pemilu 2024 sebagai puncak kemenangan populisme otoriter yang dibangun secara bertahap.
Hasto mengingatkan, menguatnya populisme otoriter dapat menggerus institusi demokrasi, melemahkan masyarakat sipil, menekan kebebasan pers, hingga menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan
keynote address bertajuk
“Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” dalam pembukaan
CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus
9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat 4 September 2026.
Forum internasional yang diinisiasi
Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), berkolaborasi dengan PDIP dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.
Menurut Hasto, fenomena populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan.
Namun, dalam praktik kekuasaan, fenomena tersebut justru dapat melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.
Hasto secara khusus menyinggung dinamika demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024.
“Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” kata Hasto di hadapan para delegasi.
Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku
How Democracies Die, Hasto mengatakan, kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi.
Dalam kondisi demikian, menurutnya, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.
“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” kata Hasto.
Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus membangun resiliensi demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.
Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy). Kedua, Supremasi Hukum (Rule of Law). Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial.
Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil. Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi.
Menurut Hasto, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga harus diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dengan orientasi utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai gagasan Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).
Sejumlah politisi muda PDIP turut hadir, di antaranya Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan.
Hadir pula jajaran DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejumlah kepala daerah dari PDIP di wilayah Yogyakarta, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti Kuntariningsih.
