Berita

Logo PBNU. (Foto: RMOL)

Politik

Kedekatan NU dengan Pemerintah Tak Boleh Hilangkan Independensi

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 16:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik AS Hikam menilai pemerintah membutuhkan dukungan Nahdlatul Ulama (NU) di tengah situasi negara yang dinilainya menghadapi berbagai kecenderungan krisis, mulai dari persoalan politik, hukum, moral, hingga ekonomi.

Menurut AS Hikam, kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengancam ketahanan negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan kekuatan masyarakat sipil, termasuk NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

"Pemerintah sangat memerlukan dukungan Nahdlatul Ulama itu juga sesuatu yang kita bisa maklumi. Situasi negara ini kan sudah mengalami kecenderungan akan ada krisis," kata AS Hikam di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 3 September 2026.


Menurutnya, dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk bersama-sama menjaga ketahanan negara.

"Kalau kita bicara masyarakat sipil Indonesia, ormas mana yang paling besar yang mempunyai kapasitas untuk diajak melakukan itu bersama-sama pemerintah? Salah satunya sudah pasti Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Meski demikian, AS Hikam mengingatkan kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai bentuk dukungan tanpa batas terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, ketika kepentingan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dukungan NU dapat diberikan. Namun, NU harus tetap bersikap independen apabila terjadi benturan kepentingan.

"Masalahnya sekarang NU kan juga punya beban tersendiri di dalam soal ini. Kedekatan dengan pemerintah itu tidak bisa kemudian ditafsirkan secara serta-merta bahwa apa pun yang diinginkan pemerintah pasti 100 persen didukung," tegasnya.

"Tidak juga begitu. Karena di antara berbagai hal, NU juga punya proposisi untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat," lanjut AS Hikam.

Ia menilai independensi tersebut menjadi penting agar NU tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

"Selama kepentingan pemerintah itu tidak bersinggungan dengan itu mungkin iya didukung. Tetapi begitu bersinggungan, NU tetap harus mempunyai kemampuan untuk tetap independen," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

RI Dorong Status 742 Cagar Budaya Nasional Baru

Kamis, 03 September 2026 | 18:29

Di Forum Ekonomi Vladivostok, Prabowo Beberkan Alasan RI Tetap Jalankan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:23

BGN ‘Berdosa’ Jika Biarkan Korban Keracunan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:19

Profil Lionel Messi, Akhiri Karier Internasional dengan 125 Gol

Kamis, 03 September 2026 | 17:57

Prabowo Dorong Rute Langsung RI-Vladivostok untuk Perkuat Hubungan Ekonomi

Kamis, 03 September 2026 | 17:43

Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,876 Triliun

Kamis, 03 September 2026 | 17:40

Kemenkop Tegaskan Anggaran Rp103 Miliar Bukan untuk Podcast

Kamis, 03 September 2026 | 17:35

Mantan Pemain Timnas Iwan Setiawan Meninggal Dunia, Ini Jejak Kariernya di Sepak Bola Indonesia

Kamis, 03 September 2026 | 17:25

IHSG-Rupiah Kompak Cerah Hari Ini

Kamis, 03 September 2026 | 17:23

Demo Kantor Agrinas Diduga Ditunggangi Oknum

Kamis, 03 September 2026 | 17:08

Selengkapnya