Kedekatan NU dengan Pemerintah Tak Boleh Hilangkan Independensi

Pengamat politik AS Hikam menilai pemerintah membutuhkan dukungan Nahdlatul Ulama (NU) di tengah situasi negara yang dinilainya menghadapi berbagai kecenderungan krisis, mulai dari persoalan politik, hukum, moral, hingga ekonomi.

Menurut AS Hikam, kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengancam ketahanan negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan kekuatan masyarakat sipil, termasuk NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

"Pemerintah sangat memerlukan dukungan Nahdlatul Ulama itu juga sesuatu yang kita bisa maklumi. Situasi negara ini kan sudah mengalami kecenderungan akan ada krisis," kata AS Hikam di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk bersama-sama menjaga ketahanan negara.

"Kalau kita bicara masyarakat sipil Indonesia, ormas mana yang paling besar yang mempunyai kapasitas untuk diajak melakukan itu bersama-sama pemerintah? Salah satunya sudah pasti Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Meski demikian, AS Hikam mengingatkan kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai bentuk dukungan tanpa batas terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, ketika kepentingan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dukungan NU dapat diberikan. Namun, NU harus tetap bersikap independen apabila terjadi benturan kepentingan.

"Masalahnya sekarang NU kan juga punya beban tersendiri di dalam soal ini. Kedekatan dengan pemerintah itu tidak bisa kemudian ditafsirkan secara serta-merta bahwa apa pun yang diinginkan pemerintah pasti 100 persen didukung," tegasnya.

"Tidak juga begitu. Karena di antara berbagai hal, NU juga punya proposisi untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat," lanjut AS Hikam.

Ia menilai independensi tersebut menjadi penting agar NU tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

"Selama kepentingan pemerintah itu tidak bersinggungan dengan itu mungkin iya didukung. Tetapi begitu bersinggungan, NU tetap harus mempunyai kemampuan untuk tetap independen," tandasnya.