Berita

Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU). (Foto: istimewa)

Politik

Pemberian KTA NU kepada Prabowo Munculkan Beragam Tafsir

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai sebagai gestur politik yang memiliki beragam tafsir.

Pengamat politik AS Hikam mengatakan, pemberian KTA NU kepada Prabowo merupakan hal yang unik jika melihat sejarah kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, selain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Prabowo menjadi presiden yang secara resmi mengakui sekaligus menerima KTA NU.

"Prabowo terima kartu tanda anggota NU merupakan suatu yang bisa dikatakan keunikan. Karena saya kira dalam sejarah Republik ini selain almarhum Gus Dur, Presiden RI yang resmi mengakui dan mendapat kartu NU yang baru Pak Prabowo," kata AS Hikam di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 3 September 2026.


Menurutnya, pemberian KTA tersebut dapat dipandang sebagai sebuah gestur politik yang memungkinkan munculnya berbagai interpretasi. Salah satunya adalah keinginan pemerintah untuk membangun kedekatan yang lebih kuat dengan NU.

Namun, AS Hikam menilai ada hal yang menarik dari proses pemberian KTA tersebut. Sebab, menurut dia, justru Prabowo yang sebelumnya menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota NU.

Ia mengingatkan pernyataan Prabowo saat pembukaan Muktamar ke-35 NU. Ketika itu, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan kembali datang apabila telah mendapatkan KTA NU.

"Kalau dilihat lagi kan yang minta Prabowo untuk jadi anggota," katanya.

AS Hikam menilai Prabowo tampak terkejut sekaligus senang ketika keinginannya tersebut akhirnya terwujud. Pernyataan Prabowo pada pembukaan Muktamar juga dinilai menunjukkan adanya keinginan kuat untuk mendapatkan KTA NU.

"Kalau sudah kayak gitu kan bisa ditafsirkan sebagai perintah," tuturnya.

Menurut AS Hikam, jika melihat rangkaian peristiwa tersebut, penerimaan KTA NU oleh Prabowo juga dapat dimaknai sebagai bentuk kebanggaan politik. Bahkan, ia membuka kemungkinan munculnya fenomena serupa apabila organisasi-organisasi lain turut memberikan KTA kepada Presiden.

"Mungkin juga kebanggaan kalau sampai presiden nanti rame-rame organisasi lain juga akan memberikan KTA-nya masing-masing," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya