Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Siapkan Layer Baru Cukai Rokok, Pengusaha Ilegal Diminta Ikuti Aturan

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 12:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap melanjutkan rencana penambahan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendorong pelaku usaha masuk ke dalam sistem yang legal.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada produsen rokok ilegal untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan, termasuk membayar cukai kepada negara.


"Saya akan coba deh buka layer baru cukai rokok, anda masuk ke situ, anda ikuti kesempatan yang diberikan pemerintah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah produsen rokok ilegal. Mereka diminta mengikuti aturan yang telah disiapkan pemerintah.

Purbaya menjelaskan, penataan layer cukai juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Dengan demikian, pelaku usaha yang selama ini beroperasi secara ilegal diharapkan dapat beralih ke jalur resmi.

Pasalnya, peredaran rokok ilegal kerap dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari penyalahgunaan dan pemalsuan pita cukai hingga menjual rokok tanpa pita cukai. Praktik tersebut membuat harga rokok ilegal lebih murah dibandingkan produk yang beredar secara resmi.

Meski demikian, Purbaya menegaskan penindakan terhadap rokok ilegal tetap dilakukan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan terus mengawasi dan menindak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

"Setelah kebijakan itu ada, kalau mereka enggak masuk juga (ke sistem yang legal), ya sudah kita berantas habis. Jadi ada fair game," tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pemerintah akan segera membawa rencana penambahan layer cukai tersebut ke DPR untuk dibahas bersama parlemen.

"Nanti kami akan menghadap ke DPR setelah (pembahasan) APBN ini selesai," tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya