Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/ Alifia)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan terlambat membayarkan cicilan utang BUMN Agrinas terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada perbankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul beredarnya dokumen hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut estimasi dana pemerintah untuk memenuhi kewajiban cicilan tersebut hanya sebesar Rp8,1 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar kewajiban senilai Rp40 triliun tersebut. Menurutnya, pembayaran cicilan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan sistem perbankan.
"Kita setiap bayar Rp40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," kata Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, dikutip Rabu, 3 September 2026.
Purbaya sebelumnya juga membantah anggapan bahwa dana pembayaran cicilan utang Agrinas kepada perbankan berasal dari Dana Desa.
Ia menegaskan kondisi kas pemerintah saat ini mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Adapun pemerintah, kata Purbaya saat ini memiliki dana tunai lebih dari Rp500 triliun.
“Uang saya (Kemenkeu) sekarang ada Rp500 triliun lebih, cash-nya sekarang… kalau dibilang uang saya Rp8,1 triliun (untuk cicilan Agrinas) ya enggak. Udah disiapkan kok Rp40 triliun,” jelasnya.
Agrinas sendiri ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana KDMP. BUMN yang belum genap berusia dua tahun itu memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan Himbara dengan nilai mencapai Rp240 triliun untuk sekitar 80.000 unit koperasi.
Dalam skema pembiayaan tersebut, kewajiban pembayaran pinjaman Agrinas ditanggung pemerintah selama enam tahun. Setiap tahunnya, pemerintah harus membayarkan cicilan sebesar Rp40 triliun kepada perbankan, di luar bunga.
"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," kata Purbaya dalam media briefing, Rabu 5 Agustus 2026 lalu.
Cicilan pertama pada 2026 dijadwalkan jatuh tempo pada 25 September mendatang. Dengan tenggat pembayaran yang semakin dekat, Purbaya memastikan pemerintah akan menyiapkan skema agar kewajiban tersebut dapat dibayarkan tepat waktu.
"Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan," tandasnya.
