Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/ Alifia)

Bisnis

Purbaya Jamin Bayar Utang Kopdes ke Bank Tepat Waktu Sebelum Jatuh Tempo

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan terlambat membayarkan cicilan utang BUMN Agrinas terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada perbankan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul beredarnya dokumen hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut estimasi dana pemerintah untuk memenuhi kewajiban cicilan tersebut hanya sebesar Rp8,1 triliun.

Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar kewajiban senilai Rp40 triliun tersebut. Menurutnya, pembayaran cicilan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan sistem perbankan.


"Kita setiap bayar Rp40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," kata Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, dikutip Rabu, 3 September 2026.

Purbaya sebelumnya juga membantah anggapan bahwa dana pembayaran cicilan utang Agrinas kepada perbankan berasal dari Dana Desa.

Ia menegaskan kondisi kas pemerintah saat ini mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Adapun pemerintah, kata Purbaya saat ini memiliki dana tunai lebih dari Rp500 triliun.

“Uang saya (Kemenkeu) sekarang ada Rp500 triliun lebih, cash-nya sekarang… kalau dibilang uang saya Rp8,1 triliun (untuk cicilan Agrinas) ya enggak. Udah disiapkan kok Rp40 triliun,” jelasnya.

Agrinas sendiri ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana KDMP. BUMN yang belum genap berusia dua tahun itu memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan Himbara dengan nilai mencapai Rp240 triliun untuk sekitar 80.000 unit koperasi.

Dalam skema pembiayaan tersebut, kewajiban pembayaran pinjaman Agrinas ditanggung pemerintah selama enam tahun. Setiap tahunnya, pemerintah harus membayarkan cicilan sebesar Rp40 triliun kepada perbankan, di luar bunga.

"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," kata Purbaya dalam media briefing, Rabu 5 Agustus 2026 lalu.

Cicilan pertama pada 2026 dijadwalkan jatuh tempo pada 25 September mendatang. Dengan tenggat pembayaran yang semakin dekat, Purbaya memastikan pemerintah akan menyiapkan skema agar kewajiban tersebut dapat dibayarkan tepat waktu.

"Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya