BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Batam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP Batam bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa 1 September 2026.

Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam menyampaikan rencana anggaran tahun 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa tambahan APBN.

“Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia.

Menurut Li Claudia, kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.

“Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” kata Li Claudia.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

"Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” kata Amsakar.

Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan.

“PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Li Claudia.