Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kedua dari kanan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR. (Repro YT TV Parlemen)
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengarahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 untuk memperbesar dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, sekaligus memastikan manfaat pembangunan pariwisata semakin dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 31 Agustus 2026.
“Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran, dilaksanakan secara akuntabel, serta diawasi bersama agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.
Pada 2027, Kemenpar memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.509.057.247.000 atau sekitar Rp1,51 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama sekaligus menyelesaikan berbagai isu strategis pembangunan pariwisata.
Dalam rancangan anggaran 2027, Kementerian Pariwisata tetap menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat area yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Alokasi untuk Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur meningkat dari Rp39,43 miliar menjadi Rp48,54 miliar. Sementara Deputi Bidang Industri dan Investasi meningkat dari Rp21,69 miliar menjadi Rp26,33 miliar.
Anggaran Tugas Pembantuan juga meningkat dari Rp17,86 miliar menjadi Rp19,76 miliar untuk mendukung pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh provinsi.
Program unggulan 2027 meliputi Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0.
Pada sisi destinasi, bantuan pemerintah untuk peningkatan amenitas dan aksesibilitas ditargetkan meningkat dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027.
Sementara program peningkatan keselamatan berwisata akan dilaksanakan di 24 lokasi. Digitalisasi juga diperkuat melalui pengembangan SISPARNAS dan JADESTA.
Pemerintah menargetkan lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata tersedia melalui JADESTA, serta penyediaan data atraksi pariwisata di 38 provinsi melalui SISPARNAS.
Arah kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.
Pada 2027, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan mencapai 17,6-19,1 juta kunjungan, perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) 1,28 miliar perjalanan, investasi pariwisata Rp71 triliun, serta devisa pariwisata 25,5-28,6 miliar dolar AS.
Sebagai pijakan, pada Semester I 2026 sektor pariwisata telah mencatat 7,45 juta kunjungan wisman, devisa 8,43 miliar dolar AS, 0,63 miliar perjalanan wisnus, dan investasi pariwisata Rp39,68 triliun.
Widiyanti menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat dijalankan secara baik dan akuntabel.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel untuk membangun pariwisata nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Widiyanti.
