Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Opini Pakar

Hukuman Mati dan Perampasan Aset

SENIN, 31 AGUSTUS 2026 | 06:57 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

ANCAMAN pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, hingga hari ini tidak ada satu pun koruptor yang dieksekusi mati di Indonesia. Masalahnya adalah hukuman mati hanya bisa diberlakukan, jika korupsi dilakukan saat negara mengalami bencana alam nasional, terjadi pengulangan tindak pidana, atau negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter.

Hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dibandingkan hukuman mati. Di sisi lain, terpidana hukuman mati di Indonesia berdasarkan KUHP nasional yang baru, dimungkinkan memperoleh masa percobaan 10 tahun; jika terpidana berkelakuan baik, maka pidana hukuman mati otomatis diubah menjadi penjara seumur hidup.

Bukan hukuman mati yang dapat menimbulkan efek jera secara ekstrem, maupun beratnya jenis hukuman, melainkan tingkat kepatuhan hukum suatu negara justru lebih ditentukan oleh kepastian penegakan hukum dan tingkat kebersihan sistem peradilan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat belajar dari kasus di Tiongkok.


Sekalipun hukuman mati terhadap koruptor kelas kakap senantiasa diterapkan dari tahun ke tahun di Tiongkok, kasus korupsi bernilai triliunan rupiah masih ditemukan. Indeks persepsi korupsi di Tiongkok tetap berada pada kisaran 40-an dari skala 100. Data seperti ini membuktikan bahwa ancaman hukuman mati tidak mampu menghapus tindak pidana korupsi.

Selama sistem hukum bersifat korup dan dapat disuap, pelaku tindak kejahatan korupsi meyakini bahwa mereka senantiasa dapat lolos dari celah hukum. Sebaliknya, tindakan perampasan aset dan pencabutan hak politik justru diyakini lebih efektif dalam mencegah korupsi.

Negara-negara maju seperti di Eropa dan Australia yang menolak hukuman mati,  menolak permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, jika terdakwa korupsi hendak dihukum mati di negara asal.

Dalam hal perampasan aset, terjadi perubahan paradigma. Semula, aparat penegak hukum hanya bisa menyita harta seorang koruptor jika pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam RUU Perampasan Aset, negara diusulkan cukup membuktikan bahwa suatu aset diperoleh dari hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses peradilan selesai.

Akan tetapi RUU Perampasan Aset terkendala sejak tahun 2008, karena benturan kepentingan politik, khawatir terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta kendala dalam penerapan konsep hukum di Indonesia yang dianggap bersifat baru. Di sisi lain, penetapan lembaga tunggal yang berwenang mengelola aset sitaan masih menjadi pembahasan dalam RUU. Masalah-masalah tersebut di atas menimbulkan pergantian inisiator RUU dari pemerintah ke DPR. 

Tidak mudahnya suatu RUU disahkan bukanlah hal yang baru. Misalnya, RUU Perdagangan berproses selama 80 tahun. RUU KUHP disahkan setelah berproses selama 59 tahun. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan setelah 22 tahun. RUU Masyarakat Adat, walaupun sudah berproses selama 18 tahun, tetapi gagal disahkan.

Meskipun tidak mudah, RUU berhasil disahkan dengan relatif cepat. Misalnya, RUU Dewan Pertimbangan Presiden disahkan setelah 4 hari. RUU Ibu Kota Negara disahkan dalam 15 hari. RUU Kementerian Negara dan RUU Penyiaran disahkan dalam kurang dari 1 bulan. RUU Cipta Kerja disahkan dalam 7 bulan.

Perbedaan durasi proses pembahasan suatu RUU akhirnya menimbulkan harapan agar RUU Perampasan Aset dapat disahkan lebih cepat, di tengah kekhawatiran bahwa UU tersebut akan digugat di Mahkamah Konstitusi di kemudian hari. Perbedaan harapan yang bersifat ekstrem tersebut, diduga dapat menimbulkan potensi demonstrasi yang rusuh setelah matahari terbenam.   

*Penulis adalah peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan pengajar Universitas Mercu Buana.
 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya