Berita

Guru Besar Unissula Semarang, Prof Henry Indraguna. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

RUU Perampasan Aset Jangan jadi Senjata Abuse of Power

SABTU, 29 AGUSTUS 2026 | 20:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang proporsional. Pembentuk undang-undang diwanti-wanti agar tidak membabi buta hingga mengkriminalisasi kepemilikan aset sah milik masyarakat maupun pelaku usaha.

Pengamat Hukum, Prof Henry Indraguna mengingatkan, kewenangan perampasan aset yang terlalu luas tanpa mekanisme pengawasan (judicial oversight) serta perlindungan hukum yang memadai justru berpotensi memicu persoalan hukum baru.

"Masyarakat harus memahami perbedaan mendasar antara aset hasil tindak pidana dengan aset milik orang yang sedang diduga melakukan tindak pidana," tegas Prof. Henry Indraguna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Agustus 2026.


Menurut Guru Besar Unissula Semarang ini, seseorang yang sedang diperiksa, diselidiki, maupun didakwa belum otomatis kehilangan hak atas seluruh harta kekayaannya. Prinsip negara hukum tetap menuntut proses yang adil (due process of law), pembuktian objektif, dan kesempatan bagi pemilik untuk menjelaskan asal-usul hartanya.

Ia menyoroti bahaya perubahan paradigma penegakan hukum yang tadinya bermula dari tindak pidana baru menelusuri aset (follow the money), bergeser menjadi pencarian dugaan pidana dari aset yang ditemukan.

"Perubahan paradigma tersebut sangat berbahaya. Kekayaan pengusaha atau masyarakat dapat berasal dari usaha bertahun-tahun, dividen, warisan, hingga investasi. Ketidaksesuaian antara jumlah aset dan penghasilan periode tertentu tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai bukti hasil pidana," tegasnya.

Pembuktian Terbalik sebagai Jebakan

Dewan Pengawas Badan Hukum Advokasi & HAM DPP Partai Golkar ini menambahkan, mekanisme pembuktian terbalik harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menjebak pemilik aset yang sah, terutama pelaku bisnis dengan struktur kekayaan kompleks.

Negara, sambungnya, tetap berkewajiban menunjukkan bukti awal yang kuat serta hubungan rasional antara aset dan tindak pidana sebelum menuntut pembuktian dari pemilik harta.

"Jangan sampai mekanisme tersebut berubah menjadi keadaan di mana seseorang dianggap bersalah hanya karena tidak mampu memberikan penjelasan sempurna atas setiap rupiah yang dimilikinya," imbaunya.

Penyitaan Sebelum Putusan

Lebih lanjut, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP MKGR ini mengingatkan agar tindakan penyitaan tidak mematikan kegiatan ekonomi. Penyitaan aset operasional, saham, hingga dana perusahaan berisiko menjadi "hukuman sebelum adanya putusan" (punishment before verdict).

Ia juga menekankan bahwa aset pasangan, pihak ketiga yang beritikad baik, maupun badan usaha (korporasi) tak boleh serta-merta diseret hanya karena hubungan kekeluargaan atau bisnis dengan tersangka.

"Hubungan keluarga bukan bukti tindak pidana. Hubungan bisnis bukan bukti tindak pidana. Kepemilikan aset bukan bukti tindak pidana. Yang harus dibuktikan adalah keterkaitan hukumnya," ujar Waketum DPP BAPERA ini.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini mendesak DPR dan Pemerintah memasukkan lima prinsip perlindungan (mandatory safeguards) dalam RUU Perampasan Aset:
"UU Perampasan Aset harus memegang prinsip utama: Kejar dan rampas aset hasil kejahatan, tetapi jangan kriminalisasi kepemilikan aset yang sah. Jangan sampai undang-undang yang dimaksudkan memperkuat negara hukum justru membuka ruang abuse of power," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya