Kereta Whoosh (Foto: Sumber kcic.co.id)
Pemerintah akan mengalihkan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari PT KAI ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 15 September 2026. Namun, skema pembayaran utang kepada China masih dalam pembahasan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kemenkeu masih membahas kemungkinan melibatkan perusahaan Special Mission Vehicle (SMV) dalam pengelolaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), selaku operator Whoosh.
“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.
Purbaya belum merinci SMV yang akan dilibatkan maupun bentuk skema pengelolaan utang Whoosh. Ia menegaskan pembahasan masih berlangsung di internal pemerintah.
“Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi, belum saya umumkan karena belum tahu, masih proses diskusi. (SMV) Dua mungkin. Bisa juga kami pakai SMV yang kecil dan juga yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa,” jelasnya.
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) diproyeksikan menjadi SMV yang mengelola utang PT KCIC melalui skema penjaminan bersama atau first loss basis.
Seiring pengalihan tersebut, kepemilikan saham BUMN di KCIC yang saat ini berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) juga akan berada di bawah SMV Kemenkeu.
PSBI menguasai 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen sisanya dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. PSBI beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).
Dari konsorsium tersebut, KAI menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 51,37 persen di KCIC.
Purbaya mengatakan, setelah pengambilalihan, KCIC tidak lagi berada di bawah KAI, melainkan berada di bawah SMV Kemenkeu.
“(Nanti kepemilikan KCIC) di saya. Bukan (di bawah KAI lagi),” ucap dia.
Pembangunan Whoosh sebelumnya mengalami pembengkakan biaya dari 6 miliar Dolar AS atau sekitar Rp106 triliun menjadi 7,2 miliar Dolar AS atau sekitar Rp127 triliun.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan memperoleh tambahan pendapatan dari setoran keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp120 triliun.
Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun.
“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” kata Purbaya.
Setoran tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit APBN 2026 yang diproyeksikan meningkat dari Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Selain menjaga defisit, tambahan penerimaan tersebut juga dapat menjadi cadangan fiskal untuk menghadapi kebutuhan belanja yang tidak terduga.
“Di antaranya itu (menjaga defisit APBN). Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga,” tutup Purbaya.
