BI Harus Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Rakyat

Bank Indonesia (BI) diminta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan bank sentral berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Terutama, sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Bagaimana membangun sinergisitas dengan KSSK, apakah dengan LPS, apakah dengan OJK, apakah dengan Kemenkeu. Juga dengan lembaga industri keuangan lainnya, artinya dengan stakeholder yang berhubungan dengan pemda provinsi dan kabupaten- kota, dengan bank-bank Himbara, itu harus membangun sinergisitas,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, Jumat, 28 Agustus 2026.

Menurut Fauzi, penguatan sinergi tersebut harus diarahkan untuk menjalankan seluruh mandat Bank Indonesia, mulai dari menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, hingga kebijakan makroprudensial.

Legislator Partai Nasdem itu menegaskan, Bank Indonesia juga diharapkan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Fungsi dan tujuan Bank Indonesia itu adalah stabilitas moneter, kedua sistem pembayaran, makroprudensial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana membantu menciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Fauzi.

Ia juga mendorong penguatan sistem pembayaran agar semakin mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pengalaman Destri Damayanti di bidang keuangan serta Aida S. Budiman yang telah puluhan tahun berkarier di Bank Indonesia, Fauzi optimistis kepemimpinan baru mampu memperkuat kredibilitas bank sentral sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat.

Visi membangun Sinergi Merah Putih, lanjut dia, harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pertumbuhan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami pengen fungsi daripada Bank Indonesia sesuai amanah undang-undang P2SK nomor 4 tahun 2026," pungkasnya.