Berita

ilustrasi. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Kemenpar Akui Sertifikasi Halal Hotel dan Restoran Masih Jadi PR

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 14:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengakui partisipasi industri pariwisata non-UMKM dalam sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan, terutama pada sektor hotel dan restoran.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, Masruroh, mengatakan peningkatan partisipasi industri non-UMKM dalam sertifikasi halal menjadi salah satu pekerjaan rumah Kemenpar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Yang masih sekarang menjadi PR kami bersama BPJPH adalah meningkatkan partisipasi dalam hal sertifikasi untuk yang non-UMKM. Jadi industri-industri pariwisata seperti hotel, restoran dan lain-lain yang masih harus terus kita tingkatkan,” kata Masruroh dalam acara Pekan Halal Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.


Menurutnya, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM telah didorong melalui dukungan BPJPH. Bahkan, sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata diberikan secara gratis.

Namun, langkah serupa masih perlu diperkuat pada industri pariwisata non-UMKM, termasuk hotel dan restoran. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim di Indonesia.

Masruroh mengatakan kebutuhan terhadap layanan pariwisata yang sesuai dengan nilai agama terus meningkat seiring pertumbuhan pasar wisatawan muslim. Karena itu, kesiapan industri pariwisata menjadi salah satu faktor penting untuk menangkap peluang tersebut.

Ia menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga kesiapan destinasi dan industri pendukungnya.

“Ketika destinasinya kita benahi, SDM-nya kita tingkatkan maka yang paling penting kemudian adalah pemasarannya,” ujar Masruroh.

Kemenpar juga mendorong kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem halal, termasuk melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), asosiasi serta kalangan akademisi.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan destinasi, sumber daya manusia, serta layanan bagi wisatawan muslim dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar pariwisata ramah muslim.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya