Berita

ilustrasi. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Kemenpar Akui Sertifikasi Halal Hotel dan Restoran Masih Jadi PR

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 14:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengakui partisipasi industri pariwisata non-UMKM dalam sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan, terutama pada sektor hotel dan restoran.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, Masruroh, mengatakan peningkatan partisipasi industri non-UMKM dalam sertifikasi halal menjadi salah satu pekerjaan rumah Kemenpar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Yang masih sekarang menjadi PR kami bersama BPJPH adalah meningkatkan partisipasi dalam hal sertifikasi untuk yang non-UMKM. Jadi industri-industri pariwisata seperti hotel, restoran dan lain-lain yang masih harus terus kita tingkatkan,” kata Masruroh dalam acara Pekan Halal Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.


Menurutnya, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM telah didorong melalui dukungan BPJPH. Bahkan, sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata diberikan secara gratis.

Namun, langkah serupa masih perlu diperkuat pada industri pariwisata non-UMKM, termasuk hotel dan restoran. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim di Indonesia.

Masruroh mengatakan kebutuhan terhadap layanan pariwisata yang sesuai dengan nilai agama terus meningkat seiring pertumbuhan pasar wisatawan muslim. Karena itu, kesiapan industri pariwisata menjadi salah satu faktor penting untuk menangkap peluang tersebut.

Ia menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga kesiapan destinasi dan industri pendukungnya.

“Ketika destinasinya kita benahi, SDM-nya kita tingkatkan maka yang paling penting kemudian adalah pemasarannya,” ujar Masruroh.

Kemenpar juga mendorong kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem halal, termasuk melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), asosiasi serta kalangan akademisi.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan destinasi, sumber daya manusia, serta layanan bagi wisatawan muslim dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar pariwisata ramah muslim.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya