Berita

Forum Komunikasi Tokoh Politik. (Foto: Istimewa)

Politik

Forum Komunikasi Tokoh Politik:

Pernyataan Budi Arie soal Pemilu 2029 Tendensius, Bisa Picu Konflik

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 22:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Forum Komunikasi Tokoh Politik mengecam pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang sempat melontarkan isu 
politik dan pemilu berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029.

Dalam rekaman itu, Budi tampak berada di sebuah forum. Ia duduk di samping mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu peserta forum yang merupakan Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat Yudi Syamhudi Suyuti mengecam Budi Arie yang yang dinilai sedang berandai-andai masa jabatan presiden Prabowo selesai sebelum tahun 2029. 

Salah satu peserta forum yang merupakan Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat Yudi Syamhudi Suyuti mengecam Budi Arie yang yang dinilai sedang berandai-andai masa jabatan presiden Prabowo selesai sebelum tahun 2029. 

“Statement Budi Arie itu sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional  tidak kondusif,” kata Yudi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026.

Yudi juga berharap para pengamat  politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memanaskan situasi. 

Lebih lanjut, kata dia, Forum Komunikasi Tokoh Politik juga menyatakan mendukung penuh pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo sampai purna bakti padai tahun 2029.

Selain itu, Yudi juga menyampaikan dukungan atas kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbaikan lingkungan hidup, menanggulangi musibah gempa NTT dengan cepat dan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera 

Yudi juga mengajak masyarakat  Indonesia untuk mengedepankan  persatuan dan kesatuan nasional dengan tetap menjaga  sikap kritis secara persuasif dalam semangat konstruktif untuk Indonesia kedepan yg jauh lebih baik.

Terakhir, Yudi menyatakan forum meminta kepada BIN dan Polri untuk benar-benar melakukan upaya-upaya konkret dalam konteks preventif atas segala bentuk potensi kerusuhan.

"Serta melakukan tindakan hukum sesuai Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya