Berita

Proses pemadaman api yang membakar hutan dan lahan. (Foto: Dokumentasi BNPB)

Politik

Puan Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Karhutla hingga Pascakebakaran

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah kebakaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat merespons usulan agar karhutla yang terjadi berulang dan berdampak luas di berbagai titik.

Menurut Puan, pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah langkah koordinasi untuk menangani karhutla. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar penanganan karhutla lebih efektif.


"Ya saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian terkait di bawah koordinasi para menteri koordinator.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Dan dilakukan dikoordinasikan oleh para Menko-nya dengan kementerian terkait karena bukan hanya saat ini saja atau kebakarannya saja, namun nanti sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," demikian Puan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya