Berita

Proses pemadaman api yang membakar hutan dan lahan. (Foto: Dokumentasi BNPB)

Politik

Puan Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Karhutla hingga Pascakebakaran

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah kebakaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat merespons usulan agar karhutla yang terjadi berulang dan berdampak luas di berbagai titik.

Menurut Puan, pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah langkah koordinasi untuk menangani karhutla. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar penanganan karhutla lebih efektif.


"Ya saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian terkait di bawah koordinasi para menteri koordinator.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Dan dilakukan dikoordinasikan oleh para Menko-nya dengan kementerian terkait karena bukan hanya saat ini saja atau kebakarannya saja, namun nanti sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," demikian Puan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya