Berita

Proses pemadaman api yang membakar hutan dan lahan. (Foto: Dokumentasi BNPB)

Politik

Puan Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Karhutla hingga Pascakebakaran

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah kebakaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat merespons usulan agar karhutla yang terjadi berulang dan berdampak luas di berbagai titik.

Menurut Puan, pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah langkah koordinasi untuk menangani karhutla. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar penanganan karhutla lebih efektif.


"Ya saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian terkait di bawah koordinasi para menteri koordinator.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Dan dilakukan dikoordinasikan oleh para Menko-nya dengan kementerian terkait karena bukan hanya saat ini saja atau kebakarannya saja, namun nanti sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," demikian Puan.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya