Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Merah Putih memilih secara aklamasi Ali Mahsun Atmo sebagai Ketua Umum DPP)APKLI Merah Putih periode 2026-2031. (Foto: Istimewa)
Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan bertransformasi menjadi APKLI Merah Putih. Keputusan ini diambil melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI yang juga memilih secara aklamasi Ali Mahsun Atmo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) APKLI Merah Putih periode 2026-2031.
Ali mengatakan, untuk program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, APKLI Merah Putih akan memprioritaskan konsolidasi organisasi.
Dalam satu tahun pertama, pihaknya menargetkan musyawarah wilayah di 38 provinsi rampung. Selanjutnya, dalam waktu satu setengah tahun sudah dilakukan musyawarah daerah di 514 kabupaten/kota ditargetkan selesai.
"Ini menjadi fondasi untuk memperkuat perjuangan ekonomi rakyat ke depan," kata Ali, saat penutupan acara Munas VI APKLI Merah Putih di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 27 Agustus 2026.
Tidak kalah penting, lanjut Ali, APKLI Merah Putih juga akan membentuk yayasan sosial yang akan berfungsi untuk membantu para PKL atau pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan.
"Misalnya ada yang kesulitan karena kematian, sakit hingga kebutuhan biaya pendidikan anak," kata Ali.
Ia menambahkan, APKLI Merah Putih juga akan mendorong Presiden RI, Prabowo Subianto untuk segera membentuk Badan Perekonomian UMKM.
"Supaya bisa terfokus dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan memastikan PKL atau pelaku UMKM di Indonesia dapat semakin maju dan berkembang dalam!menyongsong bonus demografi tahun 20230," kata Ali.
Ali memastikan, APKLI Merah Putih mendukungan penuh terhadap lima program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah.
Sebab, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Lima program ini sebenarnya sudah puluhan tahun didambakan rakyat. Ini merupakan amanah dan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945," kata Ali.
Menurut Ali, kelima program tersebut juga dapat menjadi pengungkit ekonomi rakyat. Program MBG, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara KDKMP dinilai strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dan praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani sebagian masyarakat desa.
"Puluhan tahun masyarakat di desa-desa terjerat rentenir, bahkan terjebak judi, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk maju. KDKMP merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan rentenir di seluruh Tanah Air," kata Ali.
Ali menyebut, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat nelayan. Menurut dia, masih banyak nelayan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, fasilitas produksi, hingga pemasaran hasil tangkapan.
"Puluhan tahun mereka ini seperti tidak berdaya. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan instrumen untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan nelayan," ujarnya.
Dukungan serupa diberikan terhadap program Sekolah Rakyat karena dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi mereka.
Ia juga menyoroti program pembangunan 3 juta rumah yang dinilai penting untuk menjawab persoalan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
"Masih ada sekitar 20-30 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Untuk itu, APKLI Merah Putih mengawal, mendukung, dan menyukseskan lima program ini," tutup Ali.
